Batam – BPJS Kesehatan, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sudah 10 tahun melayani masyarakat Indonesia. Sekitar 260-an juta masyarakat Indonesia termaksud orang miskin, masuk program JKN. Jika sebelumnya, ada istilah orang miskin dilarang sakit, kini menjadi orang miskin dijangkau layanan kesehatan JKN BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Senin (30/1/2023) mengungkapkan perkembangan pelayanan BPJS Kesehatan, melalui JKN, saat dialog 10 tahun program JKN. “Sekarang program BPJS, JKN menjadi program yang sangat membantu warga. Dulu ada waktu di Yogya, ada istilah, orang miskin dilarang sakit. Kini orang miskin sudah terjangkau layanan kesehatan JKN,” kata Ali Ghufron.
Kondisi ini diakui, tercipta melalui program JKN yang sudah berjalan 10 tahun belakangan ini. BPJS meningkatkan layanan yang sangat baik sekarang, dengan melibatkan para pemangku jabatan di berbagai bidang.
“Banyak terobosan kita. Sekarang rumah sakit kita bayar dan tidak ada utang. Belum diperiksa saja, belum diverifikasi, kita kasih uang muka ke rumah sakit. Dulu BPJS defisit, sekarang kita tidak lagi,” ungkapnya.
Terobosan terbaru dalam layanan diakui, memudahkan masyarakat, untuk mendapat pelayanan. Hanya bermodalkan KTP, peserta BPJS Kesehatan, sudah bisa menikmati layanan. Tidak harus membawa kartu BPJS.
“Sekarang, sudah terintegrasi dengan KTP, sehingga pakai KTP saja bisa periksa. Dari NTT bisa kita periksa di Jakarta dengan menggunakan KTP. Tidak harus hanya dilayani di NTT,” bebernya memberikan contoh.
Dibeberkan, layanan bahkan tidak hanya menyentuh orang miskin. Sehingga tidak perlu melakukan aksi pengumpulan dana, untuk bisa menikmati layanan kesehatan. “Kemarin, ada artis mengumpulkan dana, malah dipertanyakan warga,” ujar Gufron.
Hal itu diakui terjadi, karena untuk mendapat layanan BPJS Kesehatan, semakin mudah. Bahkan, negara-negara lain disebut, sangat tertarik dengan program JKN yang dijalankan BPJS Kesehatan.
“Program gotong royong (JKN) yang terintegrasi ini banyak diminati negara lain. Seperti di Thailand, masih ada tiga layanan kesehatan, seperti dikita dulu. Makanya mereka belajar ke kita,” terangnya.
Diakui, banyak negara ingin belajar terkait sistem layanan kesehatan di Indonesia, yang sudah terintegrasi satu layanan. Demikian dengan jumlah penduduk yang sudah diatas 90 persen tercover layanan BPJS.
“Kita berkeinginan, semua pemangku kepentingan bisa saling mendukung. Sekarang, setelah 10 tahun tahun JKN, sudah mencapai universal recovery. Kita juga sekarang tidak defisit. Karena sejak didirikan dulu, selalu defisit,” imbuhnya mengakhiri.
- Pemerataan Ketersediaan Fasilitas Kesehataan
Kondiis ini juga diakui Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir. “Kita bangga dengan BPJS. Tidak ada negara yang memiliki peserta jaminan sosial sebesar kita. Sekarang ini, peserta BPJS sudah 260 an juta lebih atau sekitar 94 persen yang ikut jadi peserta BPJS Kesehatan,” kata Abdul Kadir.
Demikian, dalam pelayanan dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Kemudian, perlu ada pemerataan fasilitas kesehatan. “Kita masih sering mendapat keluhan atas pelayanan kesehatan. Tapi paling penting, akses layanan kesehatan kita tingkatkan. Karena sekarang belum merata dan belum bisa semua diakses untuk layanan kesehataan,” urainya.
Layanan kesehatan yang penting ditingkatkan, diantaranya untuk penanganan penyakit kanker, ginjal dan jantung. “Kita harapkan kalau ada penyakit jantung di Papua, tidak harus meninggal di Papua. Demikian untuk penyakit kanker, ginjal dan lain harus ada dimana-mana. BPJS kesehatan memberikan dukungan dan memperluas akses kesehatan ini,” himbaunya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, BPJS Kesehatan, sudah melakukan peningkatan pelayanan. Tapi diminta agar dilakukan gebrakan, memenuhi permintaan masyarakat. Namun penting gebrakan lebih baik lagi untuk membantu masyarakat.
“Bagaimana masyarakat mengakses layanan kesehatan dengan murah. Saatnya kita mulai meningkatkan layanan, supaya orang tenang. Inilah saatnya kita meningkatkan layanan kesehatan,” imbuh Kunta Wibawa mengakhiri.(am)
