Batam – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, mengungkapkan, inflasi daerah Provinsi Kepri, terkendali. Sehingga secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 2,65% (yoy) atau berada dalam kisaran target inflasi 2,5±1%. Bahkan dibeberapa sektor, mengalami deflasi.
Wakil Ketua TPID Kepri, Suryono, Selasa (5/3/2024) mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepri mencatatkann deflasi sebesar 0,22% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar -0,30% (mtm), 0,08% (mtm), dan 0,13% (mtm).
“Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi di Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti bayam, kangkung, sawi hijau dan kacang panjang karena pasokan yang mencukupi,” ujar Suryono.
Diakui, penurunan harga juga terjadi pada Kelompok Transportasi khususnya angkutan udara akibat normalisasi permintaan. Di sisi lain komoditas utama penyumbang inflasi berasal dari aneka cabai, udang basah, daging dan telur ayam ras. Kenaikan harga aneka cabai disebabkan oleh menurunnya hasil panen petani akibat musim hujan yang menyebabkan cabai mudah membusuk.
“Sementara itu, harga beras meningkat sejalan dengan keterbatasan pasokan yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia akibat defisit produksi,” bebernya.
Kemudian, inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi TPID. Baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Hingga bulan Februari 2024, TPID telah menggelar 60 kali Operasi Pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepri. Kemudian, penyaluran sembako bersubsidi sebanyak 64.000 paket di Kota Batam.
Sebagai langkah antisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan 1445 H, akan diintensifkan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sekitar 36 titik di seluruh Kabupaten/Kota disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi TPID.
Selain itu, TPID Kepri yang dipimpin oleh Gubernur Kepri melakukan monitoring sekaligus siaran pers ketersediaan pasokan beras Kepri di Gudang Bulog Batam dalam rangka pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat.
“Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi yang meningkat melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi sesuai arahan presiden,” ungkap Suryono.
Demikian, diingatkan risiko tekanan inflasi. Antara lain, kenaikan permintaan menjelang HKBN Ramadan dan Idulfitri. Kemudian, kenaikan harga beras akibat keterbatasan stok. Potensi kenaikan harga sayur-mayur akibat cuaca ekstrem. Kenaikan harga komoditas aneka rokok.
Diungkapkan Suryono, untuk mengamankan ketersediaan pasokan, TPID akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai. Optimalisasi KAD yang sudah ada serta penjajakan potensi KAD baru, mendorong inovasi dalam budidaya pertanian. Seperti implementasi smart greenhouse, serta inisiasi Gerakan Sekolah Menanam Cabai di seluruh SMA/SMK se-Kepri.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GMP) di berbagai daerah khususnya jelang HKBN. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup.
“Dari sisi komunikasi dan koordinasi, TPID akan melaksanakan publikasi dan talkshow di media cetak, online serta televisi untuk menjaga ekspektasi masyarakat,” imbuhnya.***
