Dr Richard Pasaribu bersama para Kades di Anambas, belum beberapa hari lalu.
Anambas – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Richard H. Pasaribu, B.Sc., M.Sc. menerima aspirasi masyarakat Anambas, atas kapal nelayan dan Cold Storage atau ruang pendingin ikan. Untuk aspirasi para nelayan itu, Richard berkomitmen untuk memperjuangkan harapan masyarakat yang mendiami wilayah terluar itu.
Diungkapkan Dr Richard H. Pasaribu, Jumat (10/3/2023) mengungkapkan, dia menemui warga Anambas di tiga pulau utama, Jemaja, Siantan dan Palmatak, selama lima hari. “Hari ini baru saya sampai dari Anambas. Saya melihat kondisi terbaru warga yang dominan nelayan. Mereka menyampaikan aspirasinya,” kata Richard.
Diakui, dalam pertemuan warga di tiga pulau itu, perekonomian masyarakat tidak sebanding dengan kekayaan laut Anambas. Nelayan Anambas banyak selalu kalah dengan kehadiran nelayan dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan nelayan ilegal dari Vietnam, Malaysia dan Thailand.
“Mereka mengeluhkan maraknya kapal-kapal dari luar daerah Anambas, dengan kapasitas 100 ton,” ungkap Richard.
Dijelaskan, Richard berencana akan menemui Dirjen dari KKP. Akan menyampaikan aspirasi nelayan untuk segera direalisasikan. “Saya sudah minta nelayan membuat proposal. Saya sudah ketemu organisasi koperasi nelayan dan HNSI di sana untuk membantu warga siapkan proposal.”
“Kita ingin cold storage dan kapal dibantu Pemerintah Pusat, dengan kapasitas besar. Bantuan dari Pemerintah Pusat ini akan mendukung agar supply-chain (rantai pasokan) tidak terputus, sehingga nelayan tidak bisa ditekan tengkulak,” tegas Richard.
Selama ini, nelayan Anambas dan Natuna diakui kalah bersaing di laut, karena absennya para investor untuk menampung ikannya. Di sisi lain, para nelayan tidak memiliki cold storage yang memadai.”
“Nelayan butuh cold storage, sehingga mempunyai kepastian untuk memasok hasil tangkapan nelayan,” bebernya.
Kebutuhan cold storage diakui cukup penting, agar nelayan bisa bersaing dengan nelayan dari luar Anambas. Saat ini diakui, cold storage yang dimiliki nelayan sangat minim, dan hanya mempunyai kapasitas tampung yang kecil, sehingga untuk menghindari ikan busuk, nelayan terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga murah. Kondisi ini yang membuat nelayan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk meningkatkan daya saing di laut.”
“Nelayan kalah modal untuk menyediakan kapal dan alat tangkap yang lebih modern, karena modal. Makanya kita berharap agar Pemerintah Pusat dapat membantu,” terangnya.
Disebutkan, nelayan saat ini memilki alat tangkap ikan tradisional. Untuk meningkatkan kapasitas alat tangkap, dibutuhkan bantuan Pemerintah Pusat, dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Jika alat tangkap lebih modern dan cold storage tersedia, nelayan akan mengelolanya dengan koperasi. Setelah itu, hasil akan dijual ke investor. Bukan ke tengkulak,’ imbuhnya.(am)
