BATAM – Komisi-komisi di DPR RI diharapkan, dapat membantu mendorong kemajuan Batam kedepan. Baik dari sisi dukungan anggaran hingga kemudahan melalui regulasi. Dimana, dengan letak Batam yang strategis, karena berhadapan langsung dengan Singapura, diharapkan ada kemudahan dari segi regulasi. Demikian anggaran pemerintah pusat, yang diplot untuk BP Batam lebih besar.
Demikian disampaikan pimpinan BURT DPR RI, HA Bakri usai pertemuan dengan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, Minggu (12/9) di VVIP Bandara Hang Nadim, Batam. Dikatakan, penting untuk pembenahan regulasi pemerintah pusat, terkait Batam. “Pak Kepala BP Batam tadi menyampaikan pengembangan bandara, pelabuhan dan rumah sakit. (Tapi) banyak regulasi pusat, merugikan daerah,” kata Bakri.
Walau pihaknya dari BURT, namun dijanjikan aspirasi yang disampaikan Rudi bisa ditindaklanjuti. Alasannya, di BURT, merupakan anggota DPR RI, dari berbagai komisi-komisi di lembaga itu. Diakui, penting untuk mendorong Batam mendapat keisitimewaan.
“Kami sepakat Batam ini memang perlu didorong, diberlakukan istimewa sedikit. Karena Batam berbatasan dengan Singapura. Singapura negara kecil yang memiliki pendapatan besar, kenapa Batam tidak dibikin demikian,” kata Bakri.
Termaksud pihaknya membantu mendorong peningkatan anggaran untuk BP Batam. “Tadi kami sepakat (bantu), silahkan Kepala BP datang ke Jakarta. Kita bantu. Seperti BP biasanya dapat Rp400 miliar, sekarang dapat Rp40 miliar,” imbuhnya.
Sementara, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan harapan, dukungan DPR RI untuk mewujudkan rencana pembangunan Batam. “Sebagai wakil rakyat, kami yang di daerah pingin meminta agar Batam yang sudah disiapkan pemerintah, baik dari segi regulasi ini harus betul-betul terwujud apa yang ada di regulasi itu sendiri,” harap Rudi.
Diharapkan, agar Batam yang disiapkan pemerintah pusat sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ), agar dari regulasi berjalan. Meminta, pemberlakuan FTZ dilakukan secara utuh (turunan regulasi) untuk Batam sebagai daerah Free Trade Zone, kita ingin diberlakukan secara utuh.
“Pemerintah sudah sangat baik. Tapi karena ini lintas kementerian dan lembaga, proses tidak mudah. Maka kami titip ke DPR RI, apa yang jadi masalah kami tadi, dibantu. Kita ingin lebih cepat. PP 41 sudah turun, UU 11 sudah ada, tinggal eksekusi (turunan aturan). Kita ingin batam seperti tahun 80 akan bangkit kembali. Itulah gunanya PP 41 2021,” harap Rudi.
Anggota DPR RI asal Kepri, Cen Sui Lan yang ikut dalam pertemuan itu, menjanjikan untuk menindaklanjuti aspirasi BP Batam. “Saya sebagai wakil Kepri, apa yang disampaikan Wali kota akan kita tindaklanjuti. Kita menunggu Kepala BP untuk berkunjung, akan kita tindaklanjuti. Kedepan meningkatkan pariwisata, meningkatkan Batam, akan kita support,” imbuhnya.
Sementara terkait kehadiran rombongannya ke Batam, pimpinan rombongan BURT DPR RI, HA Bakri, mengaku ingin melihat layanan dan fasilitas yang didapatkan anggota DPR RI khususnya anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Kepri. “Contohnya, layanan penerbangan yang dilakukan oleh PT Gapura. Sehingga selain bertemu dengan Kepala BP Batam, pihaknya juga bertemu dengan manajemen PT Gapura yang ada di Batam,” ungkap Bakri.***
