15.5 C
New York
Minggu, Oktober 2, 2022
spot_imgspot_img

DPD Minta Daerah Percepat Distribusi Alokasi Pusat untuk Medis



BATAM – Masih rendahnya serapan anggaran atau sekitar 11 persen, dalam penanganan Covid-19, hingga semester I tahun 2021, diminta untuk diperhatikan kepala daerah. Baik insentif nakes, obat, suplemen, alat pelindung diri (APD) dan sarana lainnya.

Hal itu disampaikan anggota DPD RI dari Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, Rabu (14/7), setelah sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melaporkan rendahnya serapan daerah. Dimana, dilaporkan, realisasi masih sekitar 11 Persen, hingga semester I 2021.



“Kepala daerah harus mendesak pengguna anggaran, untuk merealisasikan belanja. Juga pelaporan pemanfaatan anggaran ke pemerintah pusat,” kata Haripinto.

Menurut Haripinto, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan ditengah pandemi Covid-19, di Provinsi Kepri. Termaksud untuk daerah yang ditetapkan sebagai daerah PPKM darurat, seperti Batam dan Tanjungpinang.

“Pemerintah termasuk Pemda harus mempercepat vaksinasi dan kegiatan lain supaya pandemi covid19 ini mereda,” ujarnya.

Diingatkan, dukungan untuk para Nakes, relawan dan seluruh personel yg berpartisipasi didukung sarana yang diperlukan, harus maksimum. Sehingga, penanganan yang dilakukan lebih maksimal. Termaksud untuk dukungan pelatan.

“Honor atau insentifnya jangan sampai terlambat. APBN-nya kan sudah disiapkan. Pelaksanaannya digas full, sekarang ini khan kondisi darurat,” himbau Haripinto.

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta segera menyalurkan insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes). Sebanyak Rp 8,1 triliun dana insentif Nakes disalurkan Menteri Keuangan ke pemerintah daerah. Namun hingga saat ini, baru 900 miliar yang sudah sampai ke nakes.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga akhir semester I-2021, anggaran yang disalurkan baru mencapai 11,1% dari total dana yang disediakan. Dari Rp 8,1 triliun alokasi yang sudah kita berikan, baru Rp 900 miliar yang dibayarkan atau 11,1%.

Anggaran untuk obat-obatan, suplemen hingga APD baru terserap 10% oleh pemerintah daerah. Seperti untuk obat, suplemen, APD, pengadaan makanan tambahan itu dari Rp 10,7 triliun, Rp 1,7 triliun dalam semester I.

Bahkan, anggaran untuk vaksinasi di daerah juga dinilai berjalan lambat. Dari dana sebesar Rp 6,5 triliun yang disediakan, baru terserap sebanyak Rp 400 miliar atau 5,8%. Selain itu, ada alokasi anggaran belanja kesehatan lain yang baru terserap 13,4% atau Rp 1,2 triliun dari alokasi sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian PPKM kelurahan, pos komandonya, ada anggaran Rp 1,1 triliun juga baru Rp 1 miliar (terserap).

Terkait rendahnya realisasi pembayaran insentif Nakes, diakui Wali Kota Batam, HM Rudi. Hingga kemudian, Rudi mengintruksikan, jika insentif Nakes tidak diselesaikan, maka insentif pegawai Pemko Batam lainnya tidak akan dibayarkan.

“Uang sudah keluar dari pusat. Tapi tidak kalian gunakan untuk membayar insentif. Siapa kabid-kabidnya minta selesaikan. Kita akan mulai penegakan. Kalau ini tidak jelas, uang tak selesai, maka akan masalah,” kata Rudi.

Saat ini disebut, insentif tahun 2021 untuk nakes, baru dibayar 10 persen. Ditegaskan Rudi, dana insetif tidak bisa hanya dibayarkan 10 persen dari 100 persen total yang disediakan tahun 2021 ini.

“Harus dibayarkan 50 persen (sampai Juni 2021). Uang sudah dikasih, tapi tidak bisa diselesaikan. Pusat tidak mau tahu. Penting uangnya tidak kita nikmati,” cetusnya.

Rudi, meminta pegawai TU yang menangani insentif nakes, harus bergerak cepat. Jika tidak bisa mendistribusikan secara online, maka harus dilakukan secara manual. “Satu hal harus pikirkan, TU kalau tidak selesai, mau tidak mau, bapak/ibu saya selesaikan (ganti),” imbuhnya.(am)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

137FansSuka
50PengikutMengikuti
28PelangganBerlangganan
spot_img

Latest Articles