Minta Pemko Gunakan SILPA 270 M Bantu Sembako Warga di PPKM Darurat
BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, diminta untuk membantu warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Selain dana bantuan pusat dan dana anggaran 2021melalui refocusing, Pemko juga bisa menggunakan SILPA tahun 2020 lalu. Dimana, SILPA tahun 2020 lalu ada sebesar Rp270 miliar.
Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan yang saat ini duduk di Komisi IV DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho, Rabu (14/7/2021) di Batam. Diingatkan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, agar lebih sensitif dengan kondisi masyarakat, saat diberlakukan PPKM.
“Sehingga tidak terkesan, bantuan sembako dilakukan dengan anggaran besar diawal Covid-19 tahun 2020, jelang Pilkada. Sekarang kondisi lebih parah, tapi tidak ada bantuan sembako untuk warga. Jadi Wako harus menepis kesan itu dengan kebijakannya,” tegas Tumbur.
Pernyataan itu disampaikan Tumbur, karena menurutnya, kesan distribusi sembako beberapa kali tahun 2020 lalu, untuk warga Batam, karena jelang Pilkada. Dimana, tahun 2020 ada dua tahap didistribusikan Pemko Batam selain dari BP Batam dan Pemprov Kepri.
“Pemerintah kota harus lebih sensitif melihat kondisi masyarakat yang saat ini. Dimana kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat saat ini lebih ketat. Dulu tidak sampai seperti sekarang pembatasan,” imbuh Tumbur.
Tumbur juga mengingatkan keluhan Menteri Keuangan, Sri Mulyani atas anggaran pusat melalui DAK dan DAU, untuk penanganan Covid-19 di daerah, termaksud Batam. Diminta agar Pemko Batam mempercepat realisasi belanja dan distribusi anggaran untuk tenaga medis.
“Anggaran jangan sampai ditahan karena tenaga medis itu butuh perhatian lebih. Mereka bertaruh nyawa dalam menangani dan menyelamatkan para korban Covid-19,” himbau Tumbur.
Sebelumnya, anggota DPD RI dari Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaja juga mendesak, Kepala daerah harus mendesak pengguna anggaran, untuk merealisasikan belanja. Diingatkan, dukungan untuk para Nakes, relawan dan seluruh personel yg berpartisipasi didukung sarana yang diperlukan, harus maksimum. Sehingga, penanganan yang dilakukan lebih maksimal. Termaksud untuk dukungan pelatan.
“Honor atau insentifnya jangan sampai terlambat. APBN-nya kan sudah disiapkan. Pelaksanaannya digas full, sekarang ini khan kondisi darurat,” himbau Haripinto.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga akhir semester I-2021, anggaran yang disalurkan baru mencapai 11,1% dari total dana yang disediakan. Dari Rp 8,1 triliun alokasi yang sudah kita berikan, baru Rp 900 miliar yang dibayarkan atau 11,1%.
Anggaran untuk obat-obatan, suplemen hingga APD baru terserap 10% oleh pemerintah daerah. Seperti untuk obat, suplemen, APD, pengadaan makanan tambahan itu dari Rp 10,7 triliun, Rp 1,7 triliun dalam semester I tahun 2021.
Bahkan, anggaran untuk vaksinasi di daerah juga dinilai berjalan lambat. Dari dana sebesar Rp 6,5 triliun yang disediakan, baru terserap sebanyak Rp 400 miliar atau 5,8%. Selain itu, ada alokasi anggaran belanja kesehatan lain yang baru terserap 13,4% atau Rp 1,2 triliun dari alokasi sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian PPKM kelurahan, pos komandonya, ada anggaran Rp 1,1 triliun juga baru Rp 1 miliar terserap.(am)
