Batam – Tim Terpadu TNI-POLRI, Ditpam dan Satpol PP, melaksanakan penertiban Tambang Pasir Illegal yang berada di Wilayah Nongsa. Penertiban tambang pasir illegal ini dilakukan, karena adanya laporan masyarakat dan maraknya pemberitaan di media online dan media sosial.
Penertiban dilakukan, Selasa. (20/02/24) dan menjadi atensi Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah. Ia memerintahkan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, untuk melakukan penertiban atau penegakan hukum apabila menemukan penambangan pasir illegal. Sehingga Tim Terpadu Kota Batam bersama Instansi terkait melaksanakan Penertiban Tambang Pasir Illegal tersebut.
Kegiatan ini, dipimpin Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol R. Moch Dwi Ramadhanto. Diikuti Wakasat Reskrim Polresta Barelang AKP Thetio Nardiyanto, Kanit V Tipidter Satreskrim Polresta Barelang Iptu Dodi Setiawan, Yonif 10 Marinir Letda Nurwiyanto, Pom Lantamal IV Letda Yanu Hartanto, Kanit Provos Polresta Barelang Ipda Toni Sianipar.
Kemudian, Sat Prov. Yon 10 Marinir Kopda Mar J.R Saragih, Denpom 1/6 Batam Serda Yudo, Denpom 1/6 Batam Praka Putra, Ditpam BP Batam Darmen, Ditpam BP Batam Hendra, Personil Unit V Tipidter Satreskrim Polresta Barelang, Personil Sat Samapta Polresta Barelang, Personil Yonif 10 Marinir, Personil Pom AL Batam, Personil Detasemen Polisi Militer I/6 Batam, Personil Lanud Hang Nadim Batam, Personil Ditpam Kota Batam, dan Personil Satpol-PP Kota Batam.
Tim terpadu turun langsung ke lapangan, terutama di wilayah Nongsa. Namun tidak ditemukan penambang sedang beroperasi (tutup), karena diduga informasi bocor. Demikian, tim terpadu akan tetap terus memantau kegiatan penambangan pasir illegal di Batam.
“Bila masih ada kemudian hari melakukan penambangan liar, akan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N.
Ia menghimbau, pelaku penambang pasir illegal yang ada di wilayah Kota Batam, tidak melakukan aktivitas Tambang Pasir Illegal. Apalagi melakukan penambangan di hutan lindung hal tersebut dapat merusak lingkungan Hidup.
“Terganggunya resapan air, pencemaran udara, tanah longsor, dan penggundulan hutan yang buruk di wilayah kota Batam,” katanya.
Ditegaskan, pihaknya tidak segan-segan untuk menindak adanya Tambang Pasir Illegal. “Yang melakukan kegiatan, tidak sesuai dengan ketentuan dan apabila bila masih ditemukan akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” sambung dia.
Bagi para pelaku apabila berhasil ditangkap, akan dipersangkakan melanggar Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104. Atau Pasal 105 dan/atau Pasal 158 jo Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 M.
Kemudian, bagi para pelaku penambang pasir illegal di hutan lindung, dapat dipersangkakan melanggar ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf (b) dan (c) jo pasal 12 huruf (b) dan (c) dan/atau Pasal 83 ayat 1 huruf (a) jo pasal 12 huruf (d) UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
“Sebagaimana telah diubah dalam paragrap 4 pasal 37 UU No. 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 jt dan paling banyak Rp 2.5 M,” jelasnya.(r)
