Batam – PKS Kota Batam, menyiapkan sekitar 2ribu orang massa untuk melakukan aksi penolakan kenaikan tarif BBM. Aksi direncanakan berlangsung, Minggu (11/9/2022) di beberapa titik jalan seperti Mukakuning sampai Batam Centre. Diperkirakan, setelah aksi PKS, Demokrat dan lainnya, kedepan akan ada aksi lebib besar.
Diungkapkan Ketua DPD PKS Kota Batam, M Yusuf, Sabtu (10/9/2022), untuk mengatasi kebijakan yang dinilai tidak begitu menguntungkan, maka harus membuat kebijakan baru.
“Sekarang baru PKS dan Demokrat. Tapi nanti jika ini terus menerus bergerak, bisa jadi akan semakin besar gelombang menolak kenaikan,” ujar Yusuf.
Disampaikan, aksi itu mereka gelar untuk ikut menyampaikan aspirasi masyarakat. Sehingga pemerintah, menunda kenaikan tarif BBM.
“Harus ada yang menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM. Kalau ditanya satu-satu masyarakat, pasti mayoritas menolak. Sehingga, kita akan aksi. Jadi masyarakat akan melihat,” kata Yusuf.
Sementara untuk aksi, mereka akan membentangkan spanduk sepanjang jalan di titik yang ditentukan. Tulisan di spanduk nanti, ‘DPD PKS Batam. PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi. Jangan bikin rakyatr tambah susah’.
Menurutnya, aksi penolakan mereka lakukan, karena sesuai yang disampaikan DPP, belum saatnya untuk kenaikan tarif BBM. Dimana, ekonomi disebut baru mulai naik, setelah pandemi Covid-19.
“Jadi terasa bagi masyarakat. Apa lagi untuk Kepri, nelayan butuh BBM murah. Selama ini nelayan kesulitan. Kemudian, akibat pandemi, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Ojek online kesulitan. Cicilan mobil tidak terbayarkan,” cetus Yusuf.
Disisi lain disebut, harga minyak bumi juga sekarang turun. Jika BBM naik, maka diminta pemerintah melihat kondisi masyarakat.
“Tunda dulu (kenaikan). Lihat UMKM. Perut masyarakat dulu diamankan. Setelah itu baru,” sambungnya.
Disisi lain diminta, agar diperhatikan distribusi BBM tepat sasaran. “Distribusi yang tepat sasaran, sehingga tidak banyak dinikmati orang kaya. Dengan kenaikan BBM, dikhawatirkan pada kenaikan bahan, hingga meningkatkan kriminalitas.
“Jadi kita minta pemerintah untuk menunda dulu,” harapnya mengakhiri.
