Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pembayaran insentif nakes yang ada dalam wewenang daerah masih sangat minim. Per tanggal 20 Juli 2021, pencairan insentif baru mencapai Rp 245,01 miliar kepada 50.849 nakes.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (Pemda) segera membayar insentif kepada tenaga kesehatan/medis (nakes). Nakes di daerah masuk dalam administrasi daerah yang sumber pembayaran insentif nakesnya adalah dalam biaya operasi kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ini sekali lagi kami akan minta kepada daerah untuk segera melakukan pencairan, terutama insentif nakes. Apalagi dalam situasi kenaikan Covid-19 yang melonjak cukup besar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).
Sementara realisasi insentif yang berasal dari DAU/DBH baru sekitar 21 persen dari anggaran Rp 8,1 triliun yang disiapkan. Realisasi Rp 1,79 triliun kepada 23.991 nakes.
“Tentu masih sangat kecil dibanding tahun lalu, (insentif) nakes daerah (tahun lalu) 848.885 nakes. Yang dibayar sekarang baru 50.849 nakes, ditambah 23.991 nakes,” ucap dia.
Adapun untuk nakes pusat yang berada dalam administrasi Kementerian Kesehatan, pihaknya sudah mencairkan Rp 3,18 triliun kepada 413.360 nakes. Namun, masih ada tunggakan Rp 1,48 triliun kepada 200.500 nakes.
Sedangkan untuk santunan kematian, pemerintah sudah membayar kepada 167 nakes yang meninggal dengan jumlah Rp 50,1 miliar. “Untuk tahun 2020 yang lalu, pemerintah pusat sudah memberikan Rp 4,65 triliun untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang diadministrasikan untuk tenaga kesehatan atau nakes pusat,” sebut Sri Mulyani.***
