Batam – Pernyataan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terkait porsi APBD Kepri untuk Kota Batam menuai sorotan publik. polemik soal anggaran itu semestinya perlu diluruskan dan tidak melibatkan publik dalam ranah perseteruan yang akan terjadi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri 2024 nanti.
Sorotan itu datang Pemerhati Sosial Kemasyarakatan, Syamsul Paloh, Kamis (28/3/2024) di Batam. “Soal porsi anggaran Provinsi Kepri ke Batam paling besar dibanding daerah lain itu wajar, karena penduduk Batam juga paling besar di Kepri,” Syamsul Paloh.
Ia menilai, porsi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk Batam yang mencapai 38 persen tersebut masih terlalu kecil. Padahal, penduduk Batam cukup besar di Kepri dengan persentase mencapai 50 sampai 60 persen.
“Mestinya anggaran untuk Batam ya 50-60 persen juga,” ujarnya lagi.
Jika ingin membandingkan porsi anggaran di Pemprov Kepri, lanjut Syamsul, seharusnya dilakukan perbandingan komparatif dulu antar daerah.
Sehingga, tidak terjadi saling klaim dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Apalagi beberapa permasalahan sosial menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Seperti ihwal pengangguran dan permasalahan pendidikan tingkat SMA dan SMK.
Di luar itu, kata dia, menjadi kepentingan normatif dan dapat dilakukan sesuai kemampuan pemerintah.
“Jika mau dikaji lebih dalam, Pemprov Kepri belum menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap Kota Batam sepenuhnya. Bahkan termasuk tanggung jawab yang bersifat wajib, tapi tidak dilaksanakan,” bebernya.
Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan, Kota Batam juga memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Pemprov Kepri dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak BBMKB, dan lainnya.
“Setengah pendapatan asli daerah provinsi Kepri dari Batam, pertanyaannya yang normatif bagi Batam sudah diberikan belum?” tanyanya.
Syamsul menambahkan, informasi yang disampaikan Pemko Batam terkait bagi hasil pajak belum sepenuhnya diberikan Pemprov Kepri. Terutama PKB dan BBMKB yang porsinya jelas diatur undang-undang.
“Selain itu, Pemprov, Kepri juga perlu mengalokasikan minimal 10 persen pendapatan dari PKB dan BBMKB untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi pada daerah penghasil pajak. Dijalankan tidak? Justru Ansar melepaskan tanggung jawab pembangunan jalan provinsi tersebut tanpa kejelasan,” papar Syamsul.
“Jadi saya pikir Walikota Batam menyatakan porsi anggaran untuk Batam kecil itu bukan empat terkait kewajiban Pemprov Kepri, tapi lebih kepada porsi bagi hasil pajak dan kewajiban pembangunan yang seharusnya dilaksanakan provinsi tapi justru dilepaskan,” pungkasnya.***
