Batam – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mempertanyakan rencana kunjungan kerja (kunker) reses Komisi VII DPR RI ke Batam. Pertanyaan muncul karena Komisi VII DPR RI, membidangi industri itu dan tidak terkait dengan reklamasi. Sehingga, pertanyaan yang muncul, kepentingan apa Komisi VII DPR RI dengan reklamasi.
Pertanyaan rencana Kunker itu diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Dr Sahat Sianturi, Senin (9/5/2022) di Batam. Sahat mempertanyaakan rencana kunker itu, karena pihaknya merupakan Pansus RZWP3K (recana zonasi wilayah pesisir
“Kita bukan tidak terima dengan rencana kunker itu. Tapi kita mempertanyakan, kepentingan apa Komisi itu melakukan kunker, sementara bukan bidangnya,” kata Sahat.
Ditambahkan Sahat, mereka mempertanyakan rencana kunker Komisi VII, karena tidak ada keterkaitan komisi itu dengan reklamasi.
“Kenapa dipaksakan komisi VII yang tidak terkait dengan reklamasi, melakukan sidak? Kita wajar mempertanyakan,” tanya Sahat.
Sebagaimana diketahui dari surat rencana kunker Komisi VII DPR RI ke Batam, akan dilakukan, 11 Mei 2022. Mereka akan mengawali kunker dengan kunjungan ke BP Batam.
Dijadwalkan, pertemuan akan dihadiri Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Kepala BP Batam, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, Wali Kota Tanjungpinang, Bupati Lingga, Bupati Karimun, Bupati Bintan, Dinas ESDM Provinsi, Asosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) dan Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Nasional (APPLN).
Kemudian, sekitar pukul 13.30, mereka akan melakukan peninjauan lapangan didaerah reklamasi Teluk Tering Batam.
Rencana kunker reses Komisi VII DPR RI, akan diikuti Asman Abnur, Eddy Soeparno, Dony Maryadi Oekon, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Ismail Thomas, Herman Herry, Ridwan Hisjam, Hasnuryadi Sulaiman, Nurzahedi, Moreno Soeprapto, Abdul Kadir Karding, Marwan Jafar, Muhammad Nasir, Hendrik H Sitompul, Tifatul Sembiring, Andi Yuliani Paris dan Nasril Bahar.(im)
