2.7 C
New York
Kamis, Februari 22, 2024
spot_imgspot_img

Industri Shipyard Minta Perijinan PMA dan PMDN Berpusat di BP Batam

Batam – Pengusaha dari shipyard meminta agar birokrasi perijinan di Batam bisa lebih ringkas atau lebih pendek. Selain itu diminta agar semua kewenangan perizinan itu berpusat pada BP Batam saja, tidak membedakan apakah itu penanam modal asing (PMA) dan penanam modal dalam negeri (PMDN). Dengan demikian memudahkan investasi kedepan.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar dialog interaktif yang dikemas dalam acara Coffee Morning bersama Pengusaha Shipyards di Hotel Santika, Batam Center pada Selasa (7/3/2023). Dialog tersebut diinisiasi oleh Biro Humas Promosi dan Protokol dengan mengundang Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dan lebih dari 50 peserta pengusaha shipyard di Batam.

Ketua Harian Batam Shipyard Offshore and Offshore Association (BSOA) Novi Hasni mengapresiasi BP Batam yang terus memberikan perhatian kepada dunia industri maritim baik dari infrastruktur maupun perizinan jasa kepelabuhanan. Ia pun menyarankan agar kedepan khususnya perizinan agar dilakukan satu pintu melalui BP Batam.

“Perizinan ini niatnya kan baik, yakni memudahkan semua perizinan, baiknya semua kewenangan perizinan itu berpusat pada BP Batam saja, tidak membedakan apakah itu PMA, PMDN dan lainnya,” kata Novi.

Untuk itu ia berharap kepada pemangku kepentingan di bidang industri shipyard dapat saling bersinergi dan mendukung upaya untuk menjaga keberlangsungan industri shipyard di Batam.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris DPC Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Kepulauan Riau, Tia. Ia menginginkan agar regulasi birokrasi kepelabuhanan semakin ringkas.

“Kita minta sistem yang telah diaplikasikan, bekerja dengan baik dan bisa memberikan kemudahan bagi kami selaku pengusaha galangan,” sebut Tia.

Merespon hal tersebut, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menyatakan pihaknya akan memfasilitasi dan membantu mengurai permasalahan yang dihadapi pengusaha dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu. Sehingga menurutnya semua hambatan perizinan akan dapat tersampaikan dan menjadi terurai demi mendukung kebangkitan industri maritim di Batam.

“Kita berharap dengan diskusi ini, permasalahan perizinan yang dirasakan pengusaha shipyard dapat diatasi dan diselesaikan dengan sinergisitas dan kerja sama yang kompak,” harapnya.

Upaya BP Batam inipun turut diapresiasi oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Takwim Masuku.

Takwim mengatakan pertemuan dan diskusi langsung dengan pengusaha shipyard ini merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengusaha galangan kapal, sehingga semua hambatan yang dirasakan dapat terurai demi mendukung kebangkitan industri maritim di Batam.

Turut Hadir dalam kegiatan ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Pengawas Perikanan Muda/Pengawas Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Kewenangan Kepolisian Khusus dan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Batam.

Kegiatan itu merupakan bagian dari semangat yang digaungkan Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk terus komitmen menjaga investasi seiring kebangkitan industri shipyard dengan melibatkan peran aktif pelaku industri maritim.

Related Articles

Stay Connected

142FansSuka
54PengikutMengikuti
28PelangganBerlangganan
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles