Batam – Bank Indonesia (BI) melakukan kebijakan makroprudensial longgar ditempuh untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau. Kebijakan itu diharapkan terus mendorong peningkatan lapangan kerja melalui UMKM, yang terus tumbuh.
Kebijakan itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiwo, melalui rilis yang diterima dari KPw BI Provinsi Kepri, Jumat (17/1/2024). Perry Warjiwo menyampaikann penguatan strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025. Namun, tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan.
“Khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” jelasnya.
BI terus memperkuat efektivitas implementasi KLM. Pada 2025, KLM diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.
“Hingga minggu kedua Januari 2025, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun, atau meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024,” jelasnya.
Disebut, insentif dimaksud telah disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun, bank BUSN sebesar Rp130,6 triliun, BPD sebesar Rp29,9 triliun, dan KCBA sebesar Rp5 triliun. “Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga, perbankan, dan pelaku usaha,” pesan Perry.
Disampaikan, peran kredit/pembiayaan pada 2024 tetap kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Domana, pertumbuhan kredit pada 2024 mencapai 10,39% (yoy), berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia 10–12%. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, tersedianya dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK, serta positifnya dampak KLM Bank Indonesia.
“Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, di tengah konsumsi rumah tangga yang terbatas,” ujarnya.
Disebutkan, berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,35% (yoy), 13,62% (yoy), dan 10,61% (yoy). Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,87% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 3,37% (yoy). Ke depan, pertumbuhan kredit diprakirakan meningkat dalam kisaran sasaran 11–13% pada 2025 sejalan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap baik dan dukungan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.
“Berbagai kebijakan insentif dari Pemerintah diprakirakan juga dapat mendorong permintaan kredit lebih lanjut,” sambung Perry.
Disampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 14-15 Januari 2025, yang memutuskan menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Kemudian, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%,
- dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%.
“Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya,” beber dia.
Diingatkan, perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental. Tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diantaranya dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.
Dengan mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market. Kemudian, menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.
BI juga mendorong langkah penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Penguatan akseptasi pembayaran digital melalui optimalisasi pemanfaatan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment), dan transfer debit secara langsung (direct debit).
“Termaksud penguatan implementasi inisiatif elektronifikasi untuk mendukung program-program Pemerintah melalui digitalisasi program kesejahteraan sosial dan elektronifikasi sektor transportasi,” bebernya.***
