2.7 C
New York
Kamis, Februari 22, 2024
spot_imgspot_img

Atribut Kampanye Caleg PSI Dirusak, Bawaslu Diminta Bertindak

Batam – Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 ini, tindakan melanggar hukum, masih terjadi. Salah satu korban dari tindakan yang tidak bertanggungjawab, dialami calon anggota DPRD Provinsi Kepri, dari PSI, Ir Onward Siahaan, SH, MHum. Atribut kampanye yang dipasang, dirusak dan dicoret cat warna hitam, oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Caleg DPRD Kepri, Onward Siahaan yang dihubungi melalui ponselnya, Selasa (30/1/2024), membenarkan. Timnya melaporkan, setelah menemukan beberapa di rusak, di beberapa titik. Dimana, atribut kampanye-nya dirusak dengan merobohkan dan mencoret.

“Ini tindakan orang yang tidak bertanggungjawab. Kita masih memantau lewat tim dilapangan,” kata Onward.

Lokasi atribut kampanye yang dirusak dan dicoret, ada di depan Tiban Kampung, Depan Morning Bakery Tiban 3. Kemudian, ada juga di Simpang Kawasan Industri Sekupang dan Depan Shangrila Sekupang.

“Sejauh ini kita masih mengingatkan aja dulu. Tapi jika keterlaluan bisa juga kita pertimbangkan langkah hukum,” tegasnya.

Atribut yang dirusak, dicoret, umbul-umbul dengan logo PSI dan nomor urut partai itu, 15. Dibawahnya tertulis, #Anti Korupsi. #Anti Intoleran. Kemudian ada tulisan nomor urut 1. Ir Onward Siahaan, SH, MHum. Coretan yang dilakukan orang tidak bertanggungjawab, berupa tanda silang pada wajah dan ada pada tulisan S dari tulisan Saya PSI.

Onward meminta agar Bawaslu dan KPU Batam, untuk bertindak, dengan menyikapi kejadian yang dialami pihaknya. KPU dan Bawaslu diminta untuk mengingatkan semua pihak bisa menjaga kenyamanan dan keamanan Pemilu.

“Bawaslu dan KPU memperkuat pembinaan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” beber Onward.

Ia menegaskan, pelanggaran hukum yang terjadi atribut kampanye milik pihaknya, sudah jelas diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dimana, pada Pasal 280 Ayat (1) huruf g, diatur bahwa Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.

Kemudian, pasal 280 Ayat (4) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu merupakan tindak pidana Pemilu. Adapun sanksinya, ditegaskan pada pasal 521.

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf g (merusak, dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.***

Related Articles

Stay Connected

142FansSuka
54PengikutMengikuti
28PelangganBerlangganan
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles