Tarif Rumah Sakit dan Sayuran Penyumbang Inflasi di Kepri

oleh -
oleh

Batam – Kelompok sayuran menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kemudian, disektor kesehatan, terutama tarif rumah sakit, juga menjadi penyumbang inflasi. Sehingga, pada Januari 2024, inflasi di Provinsi Kepri, 0,51% (mtm).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Suryono, Sabtu (3/2/2024). Menurut Kepala BI Kepri ini, didasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepri, inflasi sebesar 0,51% (mtm). Sejak Januari 2024, Kabupaten Karimun dihitung sebagai komponen IHK Provinsi Kepulauan Riau.

“Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,58% (mtm),  0,37% (mtm), dan 0,13% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 3,38% (yoy) atau berada dalam kisaran target inflasi 2,5±1%,” katanya.

Kemudian, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi IHK di Provinsi Kepulauan Riau terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan diikuti oleh Kelompok Kesehatan. Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni bayam, kangkung tomat dan tarif rumah sakit.

“Kenaikan harga aneka sayuran seperti bayam, kangkung dan tomat diakibatkan oleh menurunnya hasil panen petani akibat musim hujan yang menyebabkan sayuran mudah membusuk,” bebernya.

Sementara itu, tarif rumah sakit meningkat sejalan dengan penyesuaian harga yang dilakukan di awal tahun. Kebijakan kenaikan tarif parkir yang mulai diterapkan juga turut mendorong kenaikan inflasi.

“Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi TPID, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepri, dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” imbuhnya.

Sementara Januari 2024, TPID telah melaksanakan kegiatan penyaluran sembako bersubsidi Pemerintah Kota Batam sebanyak 64.000 paket di Kota Batam dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Tanjungpinang; disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh kepala daerah. Lebih lanjut, Pengendalian inflasi juga diperkuat dengan upaya peningkatan kapasitas produksi cabai di Kota Batam dengan pengembangan Smart Greenhouse dan pengembangan dashboard Pengendalian Inflasi Kota Tanjungpinang. 

“Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi yang meningkat melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi sesuai arahan presiden,” urainya.

Disampaikan beberapa risiko tekanan inflasi. Seperti kenaikan permintaan menjelang hari libur panjang HBKN Isra’ Mi’raj dan Imlek. Kenaikan harga barang menjelang pemilu yang diadakan secara serentak. Selanjutnya, potensi kenaikan harga rokok sesuai dengan perubahan kebijakan cukai rokok.

Dalam menjaga keterjangkauan harga, TPID secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GMP) di berbagai daerah, optimalisasi KAD yang sudah ada serta penjajakan potensi KAD baru. Untuk mengamankan ketersediaan pasokan, TPID akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, serta mendorong inovasi dalam budidaya pertanian.

“Seperti implementasi smart greenhouse dalam rangka peningkatan produksi cabai. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Dari sisi komunikasi dan koordinasi, TPID akan melaksanakan capacity building dalam rangka perumusan strategi bersama untuk menghadapi risiko inflasi ke depan,” imbuhnya.***