BI Provinsi Kepri Ingatkan Dampak Bencana Alam Ganggu Rantai Pasokan Holtikultura

oleh -39 Dilihat
oleh

Batam – Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, mengingatkan dampak bencana alam, terhadap inflasi Desember 2025. Bibit siklon tropis yang terjadi di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dinilai dapat mempengaruhi inflasi, karena memgganggu rantai pasokan, produk holtikultura.

Demikian disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Ardhienus, Selasa (2/12/2025) di Batam. Diingatkan, memasuki bulan Desember 2025, terdapat beberapa pendorong inflasi yang perlu diwaspadai.

“Diantaranya, bibit siklon tropis yang terjadi di Sumatera bagian utara dapat berpotensi terjadinya hambatan dalam rantai pasok komoditas hortikultura,” katanya mengingatkan.

Menurut Ardhienus, potensi imported inflation juga bisa terjadi, didorong oleh kenaikan harga komoditas global. Selanjutnya, meningkatnya harga emas sejalan dengan ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.

“Disisi lain, faktor penahan inflasi kedepan. Seperti akselerasi penyaluran beras SPHP pada semester II 2025. Kemudian, program diskon angkutan udara menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru,” ucapnya mengingatkan.

Dijanjikan, kedepan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah dan penguatan KAD.

“Direncanakan juga untu penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%,” terangnya.

Diungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada November 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm). Lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,36% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,01% (yoy).

Inflasi juga terjadi pada 3 Kabupaten/Kota IHK di Kepri, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat inflasi sebesar 0,25% (mtm), 0,23% (mtm), dan 0,07% (mtm). Dengan realisasi tersebut, Kepri menduduki inflasi bulanan dengan posisi ke-3 tertinggi di Sumatera. Sedangkan secara tahunan, inflasi Kepri lebih tinggi dibanding inflasi Nasional yang tercatat sebesar 2,72% (yoy).

“Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan November 2025 terutama didorong oleh Kelompok Transportasi yang mengalami inflasi 1,99% (mtm) dan berkontrribusi 0,27% terhadap realisasi inflasi. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh tingkat mobilitas masyarakat dan tenaga kerja yang meningkat menjelang akhir tahun serta kenaikan bahan bakar angkutan udara,” urainya.

Menurutnya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,37% (mtm) dan andil sebesar 0,03%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik. Selain itu, kenaikan harga komoditas hortikultura seperti kangkung dan bayam didorong oleh faktor curah hujan tinggi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.

“Adapun inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi 0,33% (mtm) dengan andil deflasi 0,10% seiring dengan pasokan komoditas hortikultura seperti cabai merah, bayam, kangkung, tomat, dan cabai hijau yang terjaga,” bebernya.

Terkendalinya inflasi di Kepri tidak terlepas dari kuatnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik dilevel provinsi maupun kabupaten/kota. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).

“Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan November 2025. Mulai High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang. Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi. Hingga pelaksanaan capacity building klaster pertanian ke Jawa Barat,” imbuhnya mengakhiri.***