Batam – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), optimis inflasi kedepan masih terkendali. Namun tetap diingatkan dampak dari kebijakan Amerika Serikat terkait tarif import ke negara itu. Provinsi Kepri, penting untuk mengambil langkah untuk mengantisipasi risiko inflasi.
Plh Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Adidoyo Prakoso, Rabu (9/4/2025) mengatakan, pentingnya langkah antisipasi dan mengurangi potensi inflasi di Batam. “Resiko inflasi kedepan, dari meningkatnya imported inflation sejalan dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat,” kata Prakoso.
Selain itu, perlu mengurangi potensi kenaikan inflasi, karena masa peralihan musim (pancaroba) dari musim hujan ke musim kemarau. Peralihan musim itu disebut, dapat berpengaruh terhadap produksi komoditas pangan.
“Ke depan, BI akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi bersama TPID,” ujarnya.
Disebut, risiko tekanan inflasi yang perlu diantisipasi ke depan, antara lain normalisasi tarif listrik setelah berakhirnya diskon tarif listrik sebesar 50% kepada konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil dengan daya hingga 2.200 VA.
Diungkapkan, Maret 2025, inflasi Kepri sebesar 0,38% (mtm). Angka itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,14% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat sebesar 2,01% (yoy) yang melandai dibanding bulan sebelumnya sebesar 2,09% (yoy) dan masih berada di rentang sasaran.
BI Kepri optimis, inflasi akan tetap di sasaran inflasi nasional 2,5 ±1% didorong oleh melandainya harga emas perhiasan, penyesuaian harga BBM non subdisi per 1 April 2025 dan normalisasi permintaan terhadap komoditas pangan pasca HBKN Ramadan dan Idul Fitri.
“Terkendalinya inflasi mencerminkan efektivitas kebijakan moneter yang konsisten serta sinergi kuat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” terangnya.
Sementara saat ramadhan dan Idul Fitri yang baru lewat, diakui jika inflasi cukup terkendali. Dimana, dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Antara lain, rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadan dan Idulftiri 2025 Kota Batam, High Level Meeting TPID Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang dan Sidak pasar, talkshow radio, dan publikasi informasi melalui media sosial untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
“Kemudian, sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar Murah sebanyak 21 kali di berbagai wilayah Provinsi Kepri,” bebernya.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Maret 2025, dibandingkan nasional, inflasi tahunan Kepri relatif lebih tinggi. Utamanya diakibatkan oleh kenaikan harga emas yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,56% (yoy) sebagai dampak kenaikan harga emas global.
Selanjutnya, inflasi tahunan juga didorong oleh sewa rumah yang naik di Kota Batam sebagai dampak lanjutan kenaikan tarif listrik PLN Batam per 1 Juli 2024 yg hanya terjadi di Kota Batam.
“Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Maret 2025 terutama didorong oleh Kelompok Perumahan, Air Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil inflasi sebesar 0,36% (mtm) terutama disumbang oleh peningkatan tarif listrik akibat normalisasi pasca diskon,” imbuhnya.
Adapun tarif listrik memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,36% (mtm). Andil inflasi ini relatif terkendali jika dibandingkan dengan andil tarif listrik ke inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,18% (mtm). Andil tarif listrik yang relatif rendah di Kepri disebabkan oleh tidak berlakunya program diskon tarif listrik di Batam periode Januari-Februari 2025, sehingga Kota Batam tidak mengalami normalisasi tarif di Bulan Maret seperti yang terjadi di hampir semua provinsi lainnya di Indonesia.***
