Batam – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan relokasi warga Rempang berjalan dengan solusi terbaik. Hal ini disampaikan Amsakar dalam dialog bersama warga di lokasi penampungan sementara, Buana Central Park, pada Sabtu (29/3/2025).
Kunjungan ini turut dihadiri Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, Kapolresta Barelang, Deputi BP Batam, dan Camat Galang.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap warga Rempang, terbukti dengan kehadiran sejumlah menteri yang telah berkunjung untuk membahas solusi yang adil dan berpihak pada masyarakat.
“Kita bersyukur sudah tiga kali Menteri Transmigrasi mengunjungi kita. Saya juga telah dipanggil satu kali ke Jakarta. Artinya, sudah empat kali kami membahas langkah terbaik untuk warga,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintah, mulai dari Menteri Transmigrasi, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan hingga Presiden, berupaya mencari solusi yang terbaik yang berpihak pada masyarakat. Amsakar mengajak warga untuk menyebarkan berita baik ini kepada kerabat dan sahabat agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Terkait pendidikan warga yang terdampak relokasi, Amsakar menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama. Ia berkomitmen untuk membangun Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lokasi baru karena kebutuhan terhadap kedua jenjang pendidikan tersebut lebih mendesak.
Selain itu, ia akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun yang sama guna melengkapi fasilitas pendidikan di lokasi relokasi.
Mengenai kompensasi bagi warga terdampak, Amsakar menjelaskan bahwa proses perhitungan dilakukan oleh Konsultan Jasa Penilai (KJP) sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai atau berpotensi merugikan warga, pihaknya siap meninjau ulang agar semua keputusan berlandaskan keadilan.
“Kami akan menginventarisasi semua aset warga dan memastikan kebijakan yang diterapkan adil bagi semua pihak,” jelasnya.
Dari total sekitar 961 warga yang terdampak, Amsakar menyebutkan bahwa hanya sekitar 20 persen yang dikenakan potongan biaya terkait aset, sementara mayoritas warga menempati lokasi baru tanpa biaya tambahan.
“Yang penting Bapak Ibu jangan risau. Kami berkomitmen mencari solusi terbaik untuk masyarakat Rempang,” tutup Amsakar.
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa program transmigrasi yang akan dijalankan di kawasan Rempang, dan Galang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memindahkan penduduk.
Iftitah menjelaskan bahwa program transmigrasi telah berkembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997.
“Transmigrasi kini lebih berfokus pada pembangunan kawasan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menteri Iftitah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksa masyarakat untuk ikut dalam program transmigrasi. “Transmigrasi ini sifatnya sukarela. Kami ingin memastikan masyarakat yang bersedia pindah akan mendapatkan fasilitas yang layak,” katanya.
Iftitah mencontohkan model transmigrasi di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan, di mana warga yang dipindahkan dikumpulkan dalam komunitas dengan fasilitas yang menunjang kehidupan mereka.
“Ibu-ibu bisa diberdayakan dengan usaha kecil seperti budidaya jamur tiram yang dapat menghasilkan pendapatan harian,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Iftitah juga mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pendidikan yang mendukung masyarakat transmigrasi. Program beasiswa akan disediakan bagi putra-putri transmigran hingga jenjang perguruan tinggi.
Selain itu, mahasiswa dari universitas ternama seperti IPB, ITB, dan UGM akan didorong untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di kawasan transmigrasi untuk mendampingi warga dalam meningkatkan keterampilan dan usaha mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat transmigrasi mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan yang mendukung mereka menjadi lebih sejahtera,” tambahnya.
Karena lokasi relokasi yang berdekatan dengan laut, Menteri Iftitah telah berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendukung ekosistem nelayan di kawasan tersebut.
“Kami akan menyediakan kapal, dermaga, dan stasiun bahan bakar untuk mendukung aktivitas melaut,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkenalkan konsep pertanian vertikal untuk memanfaatkan ruang secara efektif.
Menteri Iftitah memastikan bahwa pemerintah akan mendirikan kantor Kementerian Transmigrasi di kawasan Barelang untuk memudahkan koordinasi dan penyaluran bantuan bagi warga transmigrasi.
“Setidaknya akan ada satu pejabat dari Jakarta yang selalu siap membantu warga,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa transmigrasi kali ini tidak lagi menggunakan pola lama yang hanya berfokus pada pemberian lahan, melainkan berorientasi pada pembangunan koperasi dan korporasi berbasis gotong royong.
“Kami ingin menciptakan masyarakat yang lebih produktif, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.
Acara ini dilanjutkan dengan sesi dialog antara Menteri Iftitah dan warga Rempang untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait program transmigrasi. Kegiatan ini juga ditutup dengan penyerahan bantuan sembako dari Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga setempat.***
