Wako Batam, Amsakar Achmad, berbincang dengan Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, dalam pertemuan di Ruang Kerja Wali Kota Batam, Kamis (9/4/2026). Humas Pemko Batam
Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terpadu sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat pembinaan statistik sektoral guna meningkatkan kualitas tata kelola data dan mendukung program Satu Data Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Amsakar Ahmad, saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (9/4/2026). Batam sendiri mencanangkan Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) Tahun 2026.
Program ini bertujuan meningkatkan literasi statistik hingga tingkat kelurahan agar data yang dihasilkan memenuhi kaidah statistik. Untuk tahap awal, tiga kelurahan di Kecamatan Batu Ampar ditetapkan sebagai percontohan, yakni Kelurahan Sungai Jodoh, Kampung Seraya, dan Batu Merah.
Menurut Amsakar, data yang tidak sinkron antarinstansi masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan. Ia menegaskan, tanpa data yang akurat, arah kebijakan pembangunan berpotensi tidak berjalan selaras.
“Perencanaan tanpa data yang akurat ibarat berjalan tanpa arah. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Ia menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menghadirkan data yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Amsakar juga mengapresiasi langkah BPS Batam dalam mengoordinasikan persiapan sensus tersebut.
Lebih lanjut, ia menilai capaian makro ekonomi Batam saat ini menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam bahkan konsisten berada di atas rata-rata nasional, dengan selisih sekitar 1,5 hingga 2 persen.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Batam juga diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dinilai sejalan dengan berbagai potensi strategis yang dimiliki daerah tersebut.
Batam saat ini memiliki empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni Nongsa Digital Park, Batam Aero Technic, Tanjung Sauh, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, terdapat 31 kawasan industri dan sekitar 110 galangan kapal yang menjadi tulang punggung sektor industri.
“Potensi ini harus didukung dengan data yang kuat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Amsakar juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, Nomor 28 Tahun 2025, dan Nomor 47 Tahun 2025, guna memperkuat iklim investasi dan pelayanan perizinan.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam dapat menembus angka di atas 7 persen pada 2026. Target tersebut, menurutnya, perlu ditopang oleh penguatan sektor industri pengolahan serta dukungan terhadap kemandirian bahan baku dan kelancaran distribusi barang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026 dan mencakup seluruh pelaku usaha, dari skala kecil hingga besar.
“Pelaksanaan sensus diawali dengan pengisian kuesioner secara daring oleh pelaku usaha, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan berbasis digital,” jelasnya.
Ia mengakui, tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah menjangkau perusahaan besar. Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam agar partisipasi pelaku usaha dapat berjalan optimal.
Melalui pelaksanaan sensus ini, diharapkan tersusun basis data ekonomi yang akurat dan terintegrasi, sehingga mampu memperkuat perencanaan pembangunan serta mendorong Batam menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, ketersediaan data yang mutakhir dan layak publikasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Saat ini, Pemko Batam menargetkan peningkatan nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dari kategori cukup menjadi baik.
“Pada triwulan ketiga tahun ini, seluruh perangkat daerah ditargetkan mencapai progres 100 persen dalam pengisian data. Data yang disajikan harus berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, dari 53 perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam, sebanyak 42 instansi telah mencapai progres pengisian data 100 persen. Namun, masih terdapat sejumlah instansi dengan capaian di bawah target.
Rudi menegaskan bahwa statistik sektoral merupakan bagian dari indikator kinerja, sehingga tidak dapat dianggap sebagai tugas tambahan. Pemerintah juga telah memfasilitasi aplikasi serta memperbarui surat keputusan penyelenggara untuk mengantisipasi kendala teknis dan administratif.***
