Batam – Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga ditengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto, Selasa (3/3/2026) di gedung BI Kepri di Batam, mengungkapkan hal itu. Menurutnya, GPIPS menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“GPIPS merupakan respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan,” kata Rony.
Untuk itu, disiapkan tiga langkah pembaruan program. Seperti program penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan terutama menghadapi cuaca ekstrem. Kemudian, program pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat stabilisasi harga pangan dalam jangka pendek.
“Serta program penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Februari 2026. Antara lain High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan. Selanjutnya, Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
“Kemusian, edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi; dan pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah serentak di Kepri,” beber Rony.
Diungkap, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm), berbalik arah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,09% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,94% (yoy).
Demikian, inflasi Kepri tercatat masih lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 4,76% (yoy) dan menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah kelima secara Nasional atau terendah ketiga se-wilayah Sumatera. Inflasi juga terjadi pada 3 Kabupaten/Kota IHK di Kepri, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat inflasi sebesar 0,40% (mtm), 0,99% (mtm), dan 0,01% (mtm) atau secara tahunan sebesar 3,13% (yoy), 5,83% (yoy), dan 4,13% (yoy).
Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,10% (mtm) dengan andil sebesar 0,16%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global.
“Lebih lanjut, inflasi turut disumbang oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,87% (mtm) dengan andil sebesar 0,08%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk sejalan dengan meningkatnya harga bahan baku pangan. Adapun kelompok makanan, minuman dan tembakau turut mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm) dengan andil sebesar 0,11%. Inflasi kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga beras dan cabai merah seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode HBKN,” urai dia.
Pada kesempatan itu Rony mengingatkan, memasuki bulan Maret 2026, terdapat beberapa pendorong inflasi yang perlu diwaspadai. Antara lain, trend kenaikan harga emas dunia yang masih berlanjut dan kenaikan permintaan pangan dan angkutan udara dalam rangka HBKN ramadhan dan menyambut idul fitri.
Di sisi lain, faktor penahan inflasi ke depan diantaranya, musim panen beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, serta potensi peningkatan pasokan hasil laut seiring mulai meredanya puncak musim angin utara.
“Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%,” imbuhnya.***
