Batam – Perkembangan positif ekonomi Provinsi Kepri, terlihat dalam sistem pembayaran digital. Penggunaan QRIS terus meningkat secara signifikan, baik dari sisi volume transaksi, jumlah pengguna, maupun jumlah merchant. Februari 2025, volume transaksi QRIS mencapai 3.842.277 atau tumbuh sebesar 117,1% (yoy). Sementara nominal transaksi QRIS mencapai Rp524.262.780.070 atau tumbuh sebesar 102,6% (yoy).
Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau (Kepri), Rony Wiaiarto P Direktur, Selasa (22/4/2025) di Batam. Bahkan, implementasi QRIS lintas batas (QRIS Cross Border) dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, menggambarkan adopsi digitalisasi yang semakin luas dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kepri.
“Perekonomian Kepri pada tahun 2025 diprakirakan akan tumbuh pada rentang 4,8% – 5,6% (yoy) dengan inflasi yang terjaga dilevel 2,5*1 %,” ungkap Rony.
Peran serta stakeholders penting untuk menjaga optimisme perekonomian di Provinsi Kepri. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepri, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Kepri, Luki Zaiman Prawira, menyampaikan kuatnya potensi investasi di Kepri didorong oleh FTZ dan KEK, sehingga menarik minat investasi dari banyak negara.
“Selain itu, UMKM juga terus dikembangkan sebagai salah satu motor perekonomian, sebagai bagian dari kegiatan diseminasi ini, turut diselenggarakan talkshow yang menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari berbagai instansi,” ujar Luki
Sebelumnya Rony mengatakan, terbentuknya Singapore-Johor Special Economic Zone (SJ-SEZ) juga disebut sebagai faktor yang perlu dicermati. Namun demikian, disisi lain, potensi investasi di Kepri tetap kuat didukung dengan kawasan Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lokasi yang strategis dilalui jalur perdagangan internasional,” jelas Rony.
Disisi lain, stabilitas harga di Kepri tetap terjaga. Pada Maret 2025, inflasi tercatat sebesar 0,38% (mtm) atau 2,01 % (yoy), masih berada dalam rentang sasaran 2,5+1%. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.***
