Saat Pembukaan KURMA, Kepala BI Kepri Rony: Pertumbuhan Ekonomi Tak Cukup, Harus Merata

oleh -101 Dilihat
oleh

Batam – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Rony Widijarto mengingatkan jika kesejahteraan masyarakat, tidak cukup hanya digambarkan pertumbuhan ekonomi. Namun bagaimana pertumbuhan ekonomi itu merata. Ditengah pertumbuhan induatri Batam, penting untuk mengembangkan UMKM lokal.

Penegasan itu disampaikan Rony Widijarto, pada pembukaan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026, Rabu(4/3/2026) di One Mall Batam. KURMA digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepri dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Disampaikan, tingginya pertumbuhan tersebut tidak lepas dari kuatnya struktur industri di Batam, yang didominasi sektor elektronik, galangan kapal, logistik, dan perdagangan. Keberadaan BP Batam juga dinilai berperan penting dalam mendorong investasi dan efisiensi industri.

“Industri di Batam sangat kuat. Tapi pertumbuhan tinggi saja tidak cukup. Kita ingin pertumbuhan itu merata dan berkelanjutan. Di sinilah ekonomi syariah berperan, karena memiliki karakteristik adil, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Rony menekankan pentingnya konektivitas antara industri besar dengan UMKM lokal. Menurutnya, industri yang tumbuh pesat akan memberikan efek berganda (multiplier effect) jika terhubung dengan pelaku UMKM.

“Industri butuh logistik makanan, katering, seragam, hingga berbagai perlengkapan lainnya. Kalau ini bisa diisi oleh UMKM lokal, dampaknya luar biasa. UMKM akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri,” katanya.

BI Kepri mendorong pertumbuhan UMKM melalui sejumlah dukungan, termaksud KURMA. KURMA merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dengan sektor riil.

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, ajang tahunan ini tak sekadar menyemarakkan bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi motor penggerak akselerasi ekonomi syariah dan penguatan UMKM di daerah.

“Ini adalah dukungan langsung terhadap pengembangan ekonomi syariah maupun UMKM. Kami melihat ini sangat strategis bagi Batam dan Kepri,” ujarnya.

Menurut Rony, di tengah dinamika ekonomi global yang tidak mudah, Kepri justru mampu mencatatkan kinerja impresif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,9 persen (tertinggi di Sumatera, red)  dengan inflasi yang tetap terjaga.

Bahkan secara year on year, pertumbuhan Kepri berada di angka 7,8 persen, menempatkannya di peringkat ketiga nasional. Momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga pada 2025, menjadi ruang akselerasi bagi ekonomi syariah dengan UMKM sebagai pelaku utama.

Dalam KURMA 2026, BI Kepri bersama mitra menghadirkan tiga fokus utama. Pertama, penguatan produk halal dari hulu ke hilir. Prosesnya dimulai dari onboarding, kurasi, pelatihan, hingga pemasaran dan transaksi. Salah satu sorotan adalah pengembangan modest fashion dan wastra Melayu Kepri.

BI Kepri menghadirkan desainer nasional untuk meningkatkan kualitas produk, sekaligus mendorong wastra Melayu menjadi trademark daerah. Motif-motif khas Melayu diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM perempuan.

Penguatan sektor olahan makanan halal, termasuk sertifikasi halal dan pelibatan juru sembelih halal (Juleha) guna memastikan rantai pasok sesuai prinsip syariah. Kemudian penguatan aspek keuangan dan digitalisasi. BI mendorong UMKM terhubung dengan pembiayaan perbankan serta memanfaatkan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS.

“Kita dorong UMKM menggunakan QRIS agar transaksi lebih mudah, transparan, dan terhubung dengan layanan keuangan formal. Digitalisasi ini penting agar UMKM naik kelas,” tegas Rony.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyangnyang Haris Pratamura menyebut KURMA sebagai agenda strategis tahunan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (EKOS) di Kepri.

“KURMA bukan sekadar festival Ramadan, tetapi wadah promosi produk UMKM, penguatan pariwisata halal, edukasi keuangan syariah, hingga pelayanan publik dan pasar murah,” ujarnya.

Ia menilai kolaborasi antara Pemprov Kepri, BI, OJK, KDEKS, serta pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan hasil positif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kepri 2025 yang mencapai 7,8 persen (yoy), meningkat signifikan dibandingkan 5,14 persen pada 2024.

“Pertumbuhan ini harus kita jaga agar tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Pemprov Kepri juga terus mendorong program strategis seperti penguatan UMKM kabupaten/kota, koperasi, serta pengembangan Kampung Merah Putih di sejumlah wilayah pesisir guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan budidaya.

“Dengan sinergi yang semakin solid, KURMA 2026 diharapkan menjadi katalis penguatan ekonomi syariah yang melengkapi mesin industri Kepri,” harap Nyanyang.***