Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. memimpin jalannya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Insentif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (16/1/2025). Rapat ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam.
“Saat ini, terdapat 18 nomenklatur atau jenis insentif yang diberikan Pemko Batam. Namun, kita perlu menyelaraskan data agar pemberian insentif ini tepat sasaran,” ujar Jefridin.
Ia menambahkan, inisiatif ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi permasalahan yang ada terkait dengan data penerima insentif.
“Bappeda diminta untuk menyusun mekanisme yang lebih terintegrasi, agar pemberian insentif dapat berjalan lebih efektif sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pemberian insentif ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan diturunkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 22 Tahun 2020. Insentif tersebut merupakan tambahan penghasilan berupa uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan prestasi.
Dalam hal ini, insentif juga ditujukan untuk mendukung kinerja lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, seperti RT dan RW.
“Ke depan, kami ingin penerima insentif, seperti Ketua RT dan RW dan nomenklatur lain agar dapat memberikan laporan data secara berkala, setidaknya satu bulan sekali. Misalnya, melaporkan jumlah penduduk yang meninggal, pindah, atau informasi terkait jumlah penduduk di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk meningkatkan akurasi data pemerintah,” jelas Jefridin.
Selain itu, rapat juga membahas rekapitulasi data penerimaan dan anggaran insentif yang telah diberikan oleh Pemko Batam. Hal ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki dan memperkuat pengelolaan insentif, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.
“Saya berharap pemberian insentif di APBD 2025 dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima,” tegasnya.***
