Jakarta – Pemerintah Daerah diminta untuk mendukung PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, mempercepat pemasangan jaringan gas (jargas). Dimana, tahun 2025 ini, pemasangan Jarga di seluruh Indonesia, ditargetkan sekitar 200 ribu.
Menurut General Manager SOR III PT PGN Tbk Hedi Hedianto, Senin (3/3/2025) di Surabaya, Jawa Timur, pemasangan Jargas itu tidak menggunakan atau non APBN. “Sambungan baru Jargas tahun ini, 200 ribu. Kami terus berupaya untuk bisa meningkatkan jargas di tanah air,” ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan Jargas, pihaknya mengaku menempuh sejumlah cara. Diantaranya, dengan insentif biaya pemasangan, sampai ke pembangunan jaringan dalam rumah.
“Tapi kita butuh sinergi dengan berbagai pihak. Termaksud skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” urainya.
Sementara anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Dukungan itu diakui penting, untuk memaksimalkan realisasinya pemasangan Jargas.
“Transisi energi dari LPG kilogram ke gas bumi masih jauh dari yang diharapkan karena masih kecilnya pembangunan jargas rumah tangga yang terealisasi,” kata
Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) hanya mencapai 818 ribu sambungan yakni jauh dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan.
Sementara, pembangunan jargas ini sebenarnya masuk ke Proyek Strategis Nasional (PSN) namun realisasinya masih jauh dari rencana sehingga upaya transisi energi dari LPG 3 kilogram menuju gas bumi belum ideal.***
