Korsel – Perekonomian global yang belum stabil, tidak menghambat rencana Himpunan Kawasan Industri (HKI), untuk menarik investor. Setelah melakukan mengajak investor Amerika Serikat, China dan lainnya joint venture (JV) atau usaha patungan di Indonesia, kali ini langkah yang sama dilakukan di Korea Selatan (Korsel).
Promosi dan mengajak JV di Kawasan Industri dilakukan Ketua HKI, Ahmad Ma’ruf Maulana di Korsel, Selasa (10/2/2026). Pada kunjungan kali ini, pihaknya mengawali kunjungan dengan bertemu Dubes RI di Korsel, Cecep Herawan. Mereka melakukan pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kosel.
“Kita mengawali kunjungan, dengan mengunjungi Dubes RI di Korsel, untuk silaturahmi. Sekaligus diskusi untuk menarik investasi Korsel masuk Indonesia,” kata Maruf.
Selanjutnya, mereka mengunjungi beberapa perusahaan Korea. Mengajak perusahaan Korea untuk JV dengan perusahaan di indonesia. Saat ini diakui, proses negoisasi sedang berjalan.
“Intinya, kami lagi taraf bernegosiasi dengan beberapa perusahaan Korea Selatan,” sambungnya pemilik kawasan industri Wiraraja indonesia ini.
Direncanakan, Rabu (11/2/2026), rombongan HKI akan melakukan pertemuan lanjutan dengan beberapa perusahaan Korsel. Harapannya, pertemuan itu akan memberikan sinyal lebih jelas, rencana investasi Korsel di Indonesia.
“Besok siang, kami akan pertemuan Bisnis to Bisnis (B2B) dengan beberapa perusahaan Korea Selatan. Sekarang, masih tahap pembicaraan,” bebernya.
Selama ini, setelah memimpin HKI, Ma’ruf aktif melakukan promosi investasi dan kolaborasi strategis, untuk mendorong kawasan industri sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia di tahun 2026. Pada Januari 2026, Maruf dibawah bendera HKI, menyepakati kerjasama dengan Singapore Manufacturing Federation (SMF) untuk memperkuat kemitraan manufaktur Indonesia-Singapura.
Pada tahun 2026 ini, HKI optimistis realisasi investasi di kawasan industri akan meningkat pada 2026. Mampu meningkatkan capaian investasi tahun 2025 yang mencapai Rp6.744 triliun.
Namun disisi lain, Ma’ruf juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem industri yang berdaya saing tinggi. HKI mendorong percepatan payung hukum yang komprehensif (regulasi pro-investasi) untuk mengatasi persoalan tata ruang, utilitas, dan perizinan berlapis. HKI juga gencar mengarahkan kawasan industri menuju konsep digital dan hijau (green industry).(am)
