Batam – Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Batam menjadi momentum strategis memperkuat sinkronisasi program sosial dan keagamaan antara pemerintah pusat dan daerah. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Pemerintah Kota Batam sebagai upaya memastikan kebijakan nasional berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI dalam rangka masa reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (20/2/2026). Dalam kesempatan itu, Firmansyah hadir mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Untuk diketahui, Komisi VIII DPR RI membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Mitra kerja komisi antara lain Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat Batam, khususnya dalam penguatan layanan sosial dan keagamaan.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan riil di daerah. Kami berharap sinergi ini semakin konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Dialog membahas sejumlah isu strategis, antara lain optimalisasi bantuan sosial, penguatan moderasi beragama, perlindungan perempuan dan anak, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah kepulauan dan hinterland.
Pertemuan ditutup dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol penghormatan sekaligus penguatan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Komisi VIII DPR RI.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid sehingga kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.***
