Komisi IV DPRD Kota Batam Terima Pengaduan Warga Terkait Anak Gagal Masuk SMKN 1

oleh -46 Dilihat
oleh

Batam – Puluhan warga dari Tembesi, mendatangi DPRD Batam. Mereka mengadu terkait anaknya yang gagal masuk SMK Negeri 1 Batam. Sementara jarak rumah mereka dengan sekolah, diakui dekat dan hanya dibatasi jalan. Dimana, sekolah berada di seberang rumah warga.

Pengaduan itu disampaikan dan diterima Komisi IV DPRD Batam, Rabu (10/7/2024). Kedatangan warga itu mengadu perihal kegagalan anak mereka masuk ke SMKN 1 Batam yang terletak hanya seberang jalan dari tempat mereka tinggal.

Semula warga yang sebagian besar ibu-ibu bergerombol di teras pintu masuk DPRD. Sejumlah staf Sekretariat DPRD pun menyambut kehadiran mereka dan menanyakan maksud kedatangan yang tiba-tiba tersebut.

Warga itu pun menyampaikan maksud mereka bertemu anggota DPRD untuk mengadu perihal anaknya yang tidak diterima masuk ke SMKN 1 yng juga berlokasi di Kelurahan Tembesi. Mereka berharap mendapat solusi agar anaknya tetap dapat bersekolah tidak jauh dari rumah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Aman SPd dan Anggota Komisi IV Taufik Ace Muntasir pun menyambut kedatangan warga tersebut. Keduanya mempersilakan warga untuk masuk ke ruangan rapat Komisi IV.

Warga pun mengadukan terkait anak-anak mereka yang tidak diterima masuk ke SMKN 1. Padahal, jika menggunakan sistem zonasi harusnya mereka mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal mereka hanya di seberang jalan lokasi sekolah tersebut.

“Kami sangat berharap agar anak kami bisa sekolah di SMKN 1 Pak. Selain dekat dengan rumah, anak-anak juga sangat ingin bersekolah di sana. Mereka yang tinggal jauh saja diterima, masak kami yang satu lingkungan dengan sekolah ditolak,” ungkap seorang Ibu.

Seorang warga bernama Junaidi mengaku sangat berharap anak-anak dapat diterima di sekolah tersebut. Mereka sudah mengadu ke pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam namun belum ada keputusan.

“Kami sudah menemui pihak sekolah dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam, namun hasilnya masih menunggu. Alhamdulillah kami diterima Bapak-bapak anggota Dewan Batam. Kami harapkan Bapak-bapak kita di DPRD Kota Batam dapat membantu kami sehingga anak kami bisa bersekolah di sana,” ungkap Junaidi usai pertemuan.

Sementara itu rekannya, Sidik, mengungkapkan ada sekitar 60 anak yang tinggal di lingkungan sekolah namun gagal masuk ke sekolah tersebut. “Padahal anak-anak kami bisa hanya jalan kaki ke sekolah Pak. Anak-anak juga sudah semangat ingin bersekolah di SMKN 1, bahkan banyak dari mereka sudah pangkas rambut cepak karena yakin diterima mengingat rumah dekat dengan sekolah. Tapi kenyataan tidak, sehingga kami khawatir ada beban psikologis juga bagi anak-anak kami ini jika tidak dapat bersekolah di sana,” paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV Aman SPd menjelaskan bahwa salah satu bidang tugas Komisi IV adalah pendidikan. Meskipun kewenangan pendidikan tingkat menengah atas yakni SMA dan SMK berada di provinsi, namun pengaduan warga tetap akan ditindaklanjuti.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu Bapak dan Ibu karena bagaimana pun sekolah tersebut berada di Kota Batam. Kami akan berupaya memfasilitasi Bapak dan Ibu mengingat merupakan kewenangan Provinsi,” ungkap Aman.

Sementara itu Taufik Ace Muntasir juga menegaskan seharusnya dengan sistem zonasi anak-anak yang tinggal di lingkungan sekolah mendapatkan prioritas. Dia pun berharap, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan pihak SMKN 1 bisa mencarikan solusi menerima anak-anak berkenaan.

Ace juga berharap Pemprov Kepri menambah jumlah sekolah kejuruan di Kota Batam. Kehadiran SMK ini, kata dia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan siap kerja.

“Terlebih Batam ini kota industri sehingga kebutuhan lulusan siap pakai itu besar. Dengan memperbanyak SMK kita harapkan semakin banyak tenaga terampil yang mampu langsung terjun ke dunia kerja. Ini juga solusi masalah penggangguran terbuka yang sangat besar di Kepri,” ungkap Ace.***