Batam – Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Transmigrasi RI, dibawah koordinasi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, akan menyiapkan program lanjutan untuk membantu warga relokasi, yang kini disebut transmigrasi. Setelah memberikan lahan, rumah dan sertifikat hak milik (SHM), warga itu akan diberikan sejumlah bantuan, mulai insentif hingga kapal nelayan.
Sebagaimana disampaikan Menteri Transmigrasi RI, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Selasa (18/3/2025), jika program bantuan itu disesuaikan dengan program Transmigrasi. Masyarakat terdampak Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City dijanjikan, satu atau dua tahun setelah menempati rumah baru di Tanjung Banon, akan didampingi pemerintah pusat.
“Nanti ada insentif dari pemerintah pusat, baik insentif berupa menjadi tenaga kerja di tempat yang dibangun, insentif layanan, insentif pendidikan dan insentif kesehatannya,” kata Iftitah.
Tidak hanya itun masyarakat juga yang selama ini menjadi nelayan, akan diberikan bantuan kapal. Untuk bantuan kapal, Kementrans akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jika KKP bersedia membantu, maka biaya pengadaan kapal akan ditangani KKP. Namun jika tidak, maka ditanggung Kementrans.
“Tapi nanti akan dikordinasikan dulu dengan KKP, apakah KKP akan ikut atau tidak disitu? Tapi masyarakat yang nelayan atau melaut, nanti kita akan siapkan bantuan kapal 10-30 GT. Terus kita siapkan pembangunan dermaga nelayan, ada cold storage (penyimpanan dingin). Jadi secara ekosistem ekonomi kita bangun,” janjinya.
Disebut, selama ini masih ada masyarakat yang menolak relokasi, karena belum menerima manfaatnya. Sehingga dengan program Transmigrasi yang mereka canangkan di Rempang, akan mendorong kerelaan masyarakat untuk menempati rumah baru.
“Apa bedanya transmigrasi ini dengan relokasi? Kalau relokasi, betul-betul hanya memindahkan saja. Setelah itu terserah masing-masing dan sifat wajib. Kalau transmigrasi, itu sifatnya sukarela. Harus ada kerelaan dari masyarakatnya,” bebernya.
Menurutnya untuk rumah, sampai saat ini masih ada sekitar 400 sampai 500 unity yang belum terbangun. Namun dijanjikan, pembangunan akan segera dilanjutkan, dengan kontraktor yang baru. Dimana, pihaknya sudah menyiapkan dana untuk pembangunan tumah itu.
“Untuk perumahannya saja, akan kita berikan sampai Rp 70 miliar untuk membangun. Sebelumnya, masalah anggaran. Sekarang masalah anggaran sudah clear.
Kedua developer-nya kemarin (kendala). Makanya BP Batam akan memutus kontrak developer-nya. Dan mengganti kontraknya, supaya ada percepatan-percepatan,” harapnya.
Ditempat yang sama, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, kedepan akan membantu pembangunan masyarakat Rempang. “Nanti akan ada program lain, sebagaimana program transmigrasi. Ada skema bantuan atau insentif bagi masyarakat saat ini. Tapi harus dipindahkan,” imbuhnya mengakhiri.(am)
