Batam – Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto P, mengungkapkan kondisi inflasi Agustus 2025, yang terkendali. Namun diingatkan, untuk September 2025, perlu diwaspadai, penyesuaian harga pangan dari daerah sentra. Termaksud, dampak pengetatan penerapan regulasi pengiriman barang konsumsi.
Demikian disampaikan Rony Widijarto P, Rabu (3/9/2025), terkait Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Agustus 2025, yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm). Data itu didasarkan pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Memasuki September 2025, terdapat beberapa pendorong inflasi yang perlu diwaspadai. Seperti pergerakan harga emas perhiasan sejalan dengan pergerakan harga emas global
“Selain itu, penyesuaian harga pangan dari daerah sentra dan dampak lanjutan pengetatan penerapan regulasi pengiriman barang konsumsi,” kata Rony.
Disisi lain, faktor penahan inflasi kedepan diantaranya musim panen untuk beberapa komoditas hortikultura. Kemudian, akselerasi penyaluran beras SPHP pada semester II 2025 dan tren penurunan harga minyak dunia. Kedepan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri.
“Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%,” bebernya.
Diungkap, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Agustus 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,19% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 2,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,97% (yoy).
Inflasi juga terjadi pada tiga Kabupaten/Kota IHK di Kepri, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat inflasi sebesar 0,08% (mtm), 0,26% (mtm), dan 1,03% (mtm). Dengan realisasi tersebut, Kepri menduduki posisi ke-4 terendah inflasi tahunan di Sumatera setelah Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Inflasi tahunan Kepri lebih rendah dibanding inflasi Sumatera dan Nasional yang masing-masing tercatat sebesar di 3,04% (yoy) dan 2,31% (yoy),” urai Rony.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Agustus 2025 terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami inflasi 0,83% (mtm) dan berkontribusi 0,24% terhadap realisasi inflasi. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan terutama cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, buncis, kacang panjang, cabai hijau, dan sigaret kretek mesin. Kenaikan ini dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari daerah sentra pangan ditengah permintaan yang tinggi serta kendala distribusi komoditas.
Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm) dan memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm) dan memberikan andil inflasi sebesar 0,01% terhadap realisasi inflasi bulanan. Adapun inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang mengalami deflasi 0,74% (mtm) sejalan dengan adanya pemberlakuan promo tarif angkutan udara dari maskapai penerbangan dalam rangka HUT RI.
Terkendalinya inflasi di Kepri tidak terlepas dari kuatnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik dilevel provinsi maupun kabupaten/kota. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, antara lain, rapat koordinasi Daerah TPID dan TP2DD Provinsi Kepri. Kemudian, publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Selanjutnya, edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi atau program BI Mengajar, penyaluran SPHP secara rutin.
“Termaksud pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Lingga, Kabuaten Karimun, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Rapat Koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Karimun bersama Bapanas. Pemantauan perkembangan harga pangan pokok strategis. Serta pelantikan Adibapok (Asosiasi Distribusi Bahan Pokok) Kota Tanjungpinang,” imbuhnya.***
