Jakarta – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Dalam Negeri ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”
Selain membahas capaian program, Rakornas juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan kebijakan lima tahun ke depan untuk mempercepat akses keuangan, terutama bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penganugerahan TPAKD Award 2025 bagi kepala daerah yang dinilai berprestasi dalam implementasikan upaya perluasan akses keuangan di wilayahnya.
Turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta sejumlah pejabat kementerian dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Amsakar menilai Rakornas TPAKD merupakan forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga keuangan.
Ia menegaskan, Pemko Batam berkomitmen mendukung percepatan akses keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“TPAKD menjadi wadah penting untuk memastikan masyarakat daerah dapat menikmati layanan keuangan formal secara produktif, aman, dan terhindar dari jeratan pinjaman ilegal,” ujar Amsakar.
Di Batam, program ini diwujudkan melalui pinjaman tanpa bunga hingga Rp20 juta bagi pelaku usaha mikro, bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Pemko Batam menanggung subsidi bunga sebesar 6 persen dengan alokasi dana Rp3,6 miliar, sehingga pelaku usaha hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman tanpa beban tambahan.
Selain itu, juga tersedia dana bergulir berbunga rendah 4 persen, dengan plafon pinjaman hingga Rp150 juta untuk usaha mikro dan Rp300 juta untuk koperasi.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menegaskan, TPAKD berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menyebut, tingkat inklusi keuangan kini menjadi indikator utama pembangunan yang telah terintegrasi dalam RPJMN maupun RPJMD di berbagai daerah.
“Isu inklusi keuangan juga menjadi perhatian global. Dalam forum PBB yang dipimpin Ratu Maxima, topik ini turut dibahas, termasuk saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Belanda baru-baru ini,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, TPAKD diharapkan mampu mendukung program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, penguatan SDM sejak usia dini, serta pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa berbagai program TPAKD telah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Di antaranya, program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur, serta pembiayaan sektor pertanian senilai Rp3,71 triliun untuk lebih dari 80 ribu debitur.
Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah menjangkau 87 persen pelajar Indonesia. Sementara program Laku Pandai memperluas akses keuangan hingga ke 72 ribu desa dan membantu 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.
“Kami mengajak pemerintah daerah terus memperkuat peran TPAKD agar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat kecil ikut terlibat dalam pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjadi penonton,” tegasnya.
Hingga akhir 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sejumlah program unggulan seperti Kredit Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), dan Laku Pandai terus dikembangkan untuk memperluas akses keuangan di seluruh Indonesia.
