Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota Batam kembali menggelar rapat koordinasi terkait progres pembangunan Rempang Eco-City, Jumat (9/8/2024).
Dalam rapat, beberapa rencana strategis dalam mendukung realisasi proyek pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine of Indonesian’s Economic Growth menjadi topik Utama.
Satu di antaranya adalah upaya memberdayakan masyarakat yang terdampak pembangunan agar lebih sejahtera dari sisi ekonomi apabila proyek ini terealisasi.
“Terkait pemberdayaan ini, BP Batam terus melakukan koordinasi yang intens dengan Pemko Batam,” ujar Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad.
Sudirman tak menampik, pemberdayaan masyarakat adalah salah satu langkah penting dalam mendukung percepatan investasi di Rempang. Sehingga, program yang terselenggara nantinya pun dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
Bentuk pemberdayaannya pun beragam, dua di antaranya bisa dengan menyiapkan pelatihan pengolahan ikan dan hasil laut serta dukungan modal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik warga Rempang.
“Sebagaimana komitmen awal, proyek investasi ini harus memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Warga lokal tidak boleh terpinggirkan dengan hadirnya investasi di kampung mereka,” tambah Sudirman lagi.
Ia juga menyampaikan, pengembang kawasan juga akan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan harapan, proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 381 triliun hingga tahun 2080 tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.
“Pemberdayaan terhadap masyarakat tempatan adalah satu hal yang penting dan menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menyampaikan jika pihaknya sedang menggesa pengerjaan rumah baru yang berlokasi di Tanjung Banon.
“Mulai September 2024, kami sudah harus memindahkan warga ke hunian baru di Tanjung Banon secara bertahap sesuai waktu pemindahan mereka di awal. Saat ini, prosesnya masih terus berjalan agar target itu bisa tercapai,” ujarnya.
Tuty, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa jumlah warga yang sepakat untuk bergeser ke hunian sementara pun terus bertambah tiap harinya.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 415 Kepala Keluarga (KK) yang telah mendaftar dan 656 KK yang datang ke posko untuk berkonsultasi.
“Yang sudah bergeser ke hunian sementara sudah sebanyak 163 KK. Kita terus berupaya untuk melakukan sosialisasi agar proyek ini mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.***
