Jakarta – Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS meningkat 15,36% (yoy) sehingga mencapai Rp15.450 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 65,08% (yoy) mencapai 301,41 juta transaksi.
Demikian Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, sebagaimana disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Rabu (21/8/2024) di Jakarta. Disampaikan, Transaksi digital banking tercatat 1.845,27 juta transaksi atau tumbuh sebesar 30,50% (yoy), sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 22,61% (yoy) mencapai 1.272,35 juta transaksi.
Kemudian, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun 9,57% (yoy) menjadi 584,95 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 15,35% (yoy) mencapai 39,83 juta transaksi. Transaksi QRIS terus tumbuh pesat 207,55% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 51,43 juta dan jumlah merchant 33,21 juta.
“Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,45% (yoy) menjadi Rp1.041,02 triliun,” katanya.
Disampaikan dalam rapat yang berlangsung dua hari, diputuskan mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%. Keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” jelasnya.
Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya risiko ketidakpastian pasar keuangan global, melalui:
Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan menjaga struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Kemudian, mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
Selanjutnya, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
Penguatan strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.
Pelaksanaan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang berfokus pada aspek pengembangan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri;
Peningkatan akseptasi digital melalui perluasan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah;
Perluasan kerja sama keuangan internasional dan kerja sama di area kebanksentralan, termasuk melalui kerangka structured bilateral cooperation, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
“Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha,” ujar dia.
Menurutnya, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda dengan risiko yang masih tinggi. Ekonomi global pada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan mulai melambat di semester II 2024 seiring dengan penurunan permintaan domestik. Sementara itu, ekonomi Tiongkok belum kuat, dan ekonomi Eropa terus membaik. Perlambatan ekonomi AS berdampak pada meningkatnya pengangguran dan menurunnya inflasi yang lebih cepat ke arah sasaran inflasi jangka panjang sebesar 2%.
Perkembangan ini mendorong kuatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih cepat dan lebih besar dari prakiraan. Perkembangan ini kemudian menyebabkan penurunan yield US Treasury tenor 2 tahun, yang diikuti dengan penurunan yield US Treasury tenor 10 tahun, dan pelemahan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia.
“Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai mereda. Perkembangan tersebut mendorong meningkatnya aliran masuk modal asing dan memperkuat mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Ke depan, risiko terkait kekhawatiran resesi di AS dan dinamika geopolitik perlu terus dicermati. Kondisi ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik,” terangnya.
Disebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2024 tercatat sebesar 5,05% (yoy), terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor jasa. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran.
Secara spasial, pertumbuhan tercatat meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional.
Konsumsi rumah tangga perlu semakin ditingkatkan sejalan dengan berakhirnya faktor musiman terkait Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak pelaksanaan Pemilu pada semester I 2024. Berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) diprakirakan dapat meningkatkan investasi, khususnya investasi swasta. Kenaikan stimulus fiskal 2024 dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB diharapkan juga dapat secara efektif memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian.
Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan terus mendukung ketahanan eksternal. Pada triwulan II 2024, defisit transaksi berjalan diprakirakan rendah, didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Kinerja NPI yang positif diprakirakan berlanjut pada triwulan III 2024. Pada Juli 2024, neraca perdagangan kembali mencatat surplus sebesar 0,5 miliar dolar AS. Aliran investasi portofolio asing juga menguat ke berbagai instrumen pasar keuangan domestik, seperti SBN, SRBI, dan saham, yang hingga 19 Agustus 2024 (qtd) secara neto tercatat inflow sebesar 7,2 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa akhir Juli 2024 tercatat meningkat menjadi 145,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau pembiayaan 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Ke depan, NPI 2024 diprakirakan terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit rendah sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap surplus, ditopang oleh peningkatan investasi portofolio dan Penanaman Modal Asing (PMA), sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.
Nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, meningkatnya aliran masuk modal asing, dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada Agustus 2024 (hingga 20 Agustus 2024) menguat menjadi Rp15.430/USD atau menguat 5,34% dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024. Penguatan ini lebih tinggi dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea, yang hanya sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20%, dan 3,04%.
Dengan perkembangan tersebut, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, tingkat depresiasi Rupiah lebih kecil dari depresiasi Rupee India, Peso Filipina, dan Won Korea. Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan masih akan cenderung menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen kebijakan Bank Indonesia. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.
Inflasi menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2024 tercatat 2,13% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada Juni 2024 sebesar 2,51% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi di seluruh komponen. Inflasi inti tercatat rendah yaitu sebesar 1,95% (yoy). Inflasi volatile food (VF) juga terus menurun menjadi 3,63% (yoy) dari bulan sebelumnya 5,96% (yoy). Penurunan inflasi VF tercatat di sebagian besar wilayah Indonesia, didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP.
“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.” harapnya.
Dimana, Inflasi VF diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5±1%.
Untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro-market, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 19 Agustus 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp899,50 triliun, 1,73 miliar dolar AS, dan 168 juta dolar AS.
“Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri, tecermin dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp243,27 triliun (27,04% dari total outstanding). Implementasi Primary Dealer (PD) sejak Mei 2024 juga memperkuat efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter dalam mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil, dan didukung kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat, untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik,” imbuhnya.
Transmisi kebijakan moneter terus berjalan baik. Suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak di sekitar BI-Rate, yaitu 6,39% pada 20 Agustus 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 16 Agustus 2024 tercatat masing-masing pada level 7,05%, 7,14%, dan 7,20%, sehingga tetap dapat menarik aliran masuk modal asing. Imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun menurun, per 20 Agustus 2024 masing-masing sebesar 6,43% dan 6,64%, didorong meningkatnya permintaan nonresiden sejalan dengan menguatnya aliran masuk modal asing ke pasar SBN.
Sementara itu, likuiditas perbankan memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik sejalan dengan kebijakan transparansi SBDK, berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Juli 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73% dan 9,23%, relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya.
Pertumbuhan kredit pada Juli 2024 tetap kuat mencapai 12,40% (yoy). Perkembangan ini ditopang sisi penawaran, dimana minat penyaluran kredit tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan DPK Juli 2024 sebesar 7,72% (yoy), strategi realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia.
Untuk memperkuat pendanaan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari DPK, antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga dan pinjaman. Sisi permintaan juga mendukung pertumbuhan kredit bersumber dari permintaan korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang masih kuat. Sementara itu, permintaan kredit rumah tangga masih tinggi terutama pada KPR.
Secara sektoral, pertumbuhan kredit yang tinggi terjadi pada mayoritas sektor ekonomi, terutama pada sektor Industri, Listrik, Gas, dan Air (LGA), dan Pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 15,20% (yoy), 11,60% (yoy), dan 10,98% (yoy) pada Juli 2024. Pembiayaan syariah dan kredit UMKM tumbuh masing-masing sebesar 11,75% (yoy) dan 5,16% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan berada pada batas atas kisaran 10-12%.
Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi sebesar 25,56%. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat tinggi sebesar 26,09% sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Sementara itu, risiko kredit bermasalah perbankan (Non-Performing Loan/NPL) pada Juni 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% (bruto) dan 0,78% (neto). Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.***
