Jakarta – Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah DKI Jakartan meluncurkan QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP). Ini menjadi inovasi dalam sistem pembayaran digital, sebagai alternatif cara pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal bagi masyarakat.
Peluncuran dilakukan, Jumat (14/3/2025) untuk mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital. Dengan QRIS TAP, transaksi dilakukan cukup dengan mendekatkan smartphone ke terminal pembayaran. Peluncuran QRIS TAP dilaksanakan di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua ASPI Santoso Liem, Pimpinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP), serta pimpinan operator transportasi yang mengimplementasikan QRIS TAP.
“Manfaat QRIS TAP berbasis Near Field Communication (NFC)n akan meningkatkan kecepatan dan kenyamanan transaksi nirsentuh bagi masyarakat,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Disampaikan, implementasi ini akan memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif, aman, dan murah bagi layanan publik, serta mendukung program Asta Cita Pemerintah. “Implementasi QRIS TAP merupakan hasil dari kerjasama yang sangat kuat antara BI, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), hingga Pemerintah DKI Jakarta sehingga layanan ini dapat digunakan masyarakat.” jelas Gubernur Perry.
Sementara Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi QRIS TAP. Disebut, implementasi QRIS TAP merupakan kolaborasi pembayaran dan transportasi yang sejalan dengan visi nasional transformasi digital, berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendorong perluasan ekosistem digital nasional.
“QRIS TAP menjadi katalis perpindahan masyarakat, hal ini telah sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam membenahi infrastruktur di bidang konektivitas,” ungkap Menteri Dudy.
Lebih lanjut Menteri Dudy menekankan agar seluruh moda transportasi optimal dalam menggunakan QRIS TAP dengan tetap mendukung keamanan dan kenyamanan. “Implementasi QRIS TAP akan diterapkan secara bertahap hingga akhirnya dapat digunakan secara luas di kanal-kanal moda transportasi, layanan publik, dan merchant lainnya,” imbuhnya.
Pada tahap awal, saat ini bisa digunakan di beberapa lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta ritel dan UMKM, antara lain Stasiun MRT Bundaran HI dan Stasiun MRT Lebak Bulus, Transjakarta (terbatas pada Royaltrans), DAMRI (terbatas pada JR Connexion Jabodetabek), merchant parkir, serta rumah sakit diantaranya RSUD Tarakan, RSCM Kencana, dan RSPAD Gatot Subroto Paviliun Kartika.
Pada tahap selanjutnya, implementasi QRIS TAP akan diperluas ke seluruh stasiun MRT, Transjakarta, LRT Jakarta dan Jabodebek, perluasan ticketing DAMRI, KRL (rute Jabodetabek dan Jogja – Solo), Teman Bus, dan perluasan secara berkelanjutan pada merchant lainnya. Masyarakat dapat memperoleh informasi terkini terkait teknis dan tahapan implementasi QRIS TAP di sektor transportasi dan merchant lainnya pada kanal-kanal informasi milik masing-masing operator dan merchant.
Pengguna tidak dikenakan biaya transaksi menggunakan QRIS TAP, biaya dikenakan kepada merchant berupa Merchant Discount Rate (MDR) yang ditetapkan untuk kategori Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) sebesar 0%, sementara itu, merchant kategori lain dikenakan MDR QRIS sesuai skema yang berlaku.
“Hal ini sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita dalam penyediaan infrastruktur transportasi yang murah bagi masyarakat serta untuk terus meningkatkan penggunaan QRIS TAP di sektor transportasi. Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memperluas akseptasi QRIS TAP serta pengembangan inovasi sistem pembayaran secara berkelanjutan, yang sejalan dengan arah navigasi BSPI 2030,” beber Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso.***
