Batam – Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) khususnya kota Batam, saat ini bisa menikmati sejumlah kegiatan ramadhan, termaksud kuliner, lewat Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026. KURMA 2026 menghadirkan beragam rangkaian kegiatan, mulai dari opening ceremony, UMKM Expo dan bazaar, business matching, fashion show modest wear, tausiyah dan seminar, kompetisi, pasar murah, hingga hiburan masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto, Selasa (3/3/2026) mengatakan, kegiatan digelar bersama Pemerintah Provinsi Kepri dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
KURMA 2026 berlangsung pada 2 sampai 8 Maret 2026 di dua lokasi. Di Batam digelar di One Batam Mall. Kemudian, untuk Tanjungpinang digelar di Kawasan Gurindam 12, Tanjungpinang. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2026 yang puncaknya akan digelar dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).
KURMA tahun 2026 ini menjadi tahun ketiga pelaksanaannya, ajang ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM lokal selama bulan suci Ramadan 1447 H.
Menurut Rony, kegiatan ini sebagai instrumen strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah di daerah. “KURMA 2026 kami desain sebagai platform integrasi antara penguatan UMKM, literasi ekonomi syariah, digitalisasi pembayaran melalui QRIS, serta perluasan akses pembiayaan. Ini adalah bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Rony.
Pada penyelenggaraan 2025, KURMA mencatatkan transaksi penjualan UMKM sebesar Rp2,33 miliar dan realisasi business matching pembiayaan Rp2,19 miliar. Tingkat pemahaman edukasi eksyar peserta juga menunjukkan hasil positif dengan rata-rata nilai post test 81,79.
Tahun ini, BI Kepri menargetkan capaian yang lebih tinggi. Untuk transaksi penjualan UMKM dipatok Rp2,5 miliar atau tumbuh sekitar 7,3 persen dibanding realisasi tahun lalu. Sementara business matching pembiayaan ditargetkan mencapai Rp2,25 miliar atau meningkat 2,74 persen dari capaian 2025.
Selain itu, volume dan nominal transaksi QRIS selama kegiatan ditargetkan mencapai 40 ribu transaksi dengan nilai sebesar Rp1,8 miliar. Hal ini menjadi bagian dari dorongan percepatan digitalisasi sistem pembayaran di sektor UMKM.
“Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi omzet, tetapi juga naik kelas melalui akses pembiayaan yang lebih luas serta adopsi pembayaran digital. QRIS menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi,” jelas Rony.
Menurur Rony, dengan posisi Kepri yang strategis sebagai wilayah perbatasan dan pintu gerbang perdagangan internasional, penguatan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendorong daya saing daerah.
“Kepri memiliki keunggulan geografis dan konektivitas internasional. Melalui KURMA dan sinergi lintas pemangku kepentingan, kami optimistis ekonomi syariah dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” beber dia.
KURMA 2026 juga memfasilitasi sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) dengan target 10 peserta tersertifikasi. Upaya ini dinilai penting dalam memperkuat rantai nilai halal di Kepri, sejalan dengan pengembangan industri halal nasional.
Di sisi literasi, sebanyak 100 peserta ditargetkan mengikuti edukasi ekonomi dan keuangan syariah dengan rata-rata nilai post test minimal 85. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
“Penguatan literasi menjadi fondasi utama. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan semakin percaya dan memanfaatkan produk keuangan syariah, sehingga inklusi keuangan syariah di Kepri dapat meningkat secara berkelanjutan,” kata Rony.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir pada penutupan kegiatan, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru.***
