Batam – Bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar, memiliki dampak terhadap infasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dampak terutama terjadi pada kenaikan harga cabai hingga daging ayam ras. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,14% (mtm). Angka itu lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,23% (mtm).
Demikian diungkapkan, Rony Widijarto P, Rabu (7/1/2026) melalui keterangan yang disampaikan Humas BI Kepri. Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Desember 2025 terutama didorong oleh Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 2,91% (mtm) dengan andil sebesar 0,85%.
“Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah sebagai dampak dari ketersediaan yang terbatas akibat bencana hidrometeorologi didaerah sentra penghasil pangan di Sumatera bagian utara ditengah tingginya permintaan masyarakat menjelang nataru,” kata Rony.
Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,00% (yoy).
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,63% (mtm) dengan andil sebesar 0,12%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global. Adapun kelompok transportasi turut mengalami inflasi sebesar 1,13% (mtm) dengan andil sebesar 0,16%.
Inflasi kelompok ini disebabkan tingginya mobilitas masyarakat pada periode Nataru serta pelaksanaan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) meskipun inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh periode diskon transportasi.
Disebut, berdasarkan Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi juga terjadi pada tiga Kabupaten/Kota IHK di Kepri. Dimana, Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat inflasi sebesar 1,14% (mtm), 1,28% (mtm), dan 0,92% (mtm) atau secara tahunan sebesar 3,68% (yoy), 2,75% (yoy), dan 2,72% (yoy). Dengan realisasi tersebut, inflasi Kepri pada tahun 2025 masih terjaga dalam rentang sasaran.
Terkendalinya inflasi di Kepri sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari eratnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik dilevel provinsi maupun kabupaten/kota ditengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025, antara lain, High Level Meeting (HLM) TPID Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi; dan Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah.
Diingatkan, memasuki bulan Januari 2026, terdapat beberapa pendorong inflasi yang perlu diwaspadai. Seperti trend kenaikan harga emas dunia yang masih berlanjut dan normalisasi tarif angkutan laut pasca berakhirnya periode diskon transportasi.
Disisi lain, faktor penahan inflasi kedepan. Diantaranya, normalisasi permintaan pangan pasca berakhirnya HBKN Nataru, dan penurunan harga BBM Non-subsidi per 1 Januari 2026.
Kedepan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%.***
