Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menghadiri Japan Indonesia Local Administration Seminar 2025 yang digelar di Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Kamis (25/9/2025). Seminar ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) Japan sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Kegiatan yang mengusung tema “Strengthening Local Finance and Regional-Owned Enterprise for Economic Growth in the Regions” ini bertujuan menggali pendekatan tata kelola dan pembiayaan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu Amsakar mendapat kehormatan untuk memaparkan materi berjudul “Strategi untuk Mendukung Pembangunan Daerah”. Ia memaparkan gambaran Kota Batam yang memiliki luas wilayah 1.034,732 km² dengan 454 pulau yang tersebar di dalamnya.
Dengan karakteristik geografis dan letak yang strategis, Batam ditetapkan pemerintah sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sekaligus menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sisi ekonomi, Batam menunjukkan kinerja yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat sebesar 6,69 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Kepulauan Riau (5,02 persen) maupun nasional (5,03 persen).
“Pertumbuhan ekonomi yang positif ini menunjukkan bahwa arah pembangunan Batam sudah berada di jalur yang tepat. Pemerintah akan terus menjaga iklim investasi sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.
Dari sektor pariwisata, Batam juga mencatat prestasi gemilang. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2024 mencapai 1.326.831 orang, menjadikan Batam sebagai salah satu gerbang utama pariwisata Indonesia sekaligus kontributor penting bagi perekonomian daerah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kontribusi pajak daerah. Empat sektor penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak reklame.
“Semua capaian ini menjadi modal kuat bagi Batam untuk terus melangkah maju. Kami optimistis Batam dapat menjadi pusat investasi dan pariwisata unggulan di Asia Tenggara,” pungkas Wali Kota Amsakar.
Tidak hanya menjadi ruang diskusi, forum ini juga menghadirkan paparan mendalam dari para pakar dan praktisi mengenai praktik terbaik dalam penguatan keuangan lokal serta pengelolaan BUMD. Para narasumber dari Indonesia maupun Jepang membagikan pengalaman bagaimana mengembangkan model tata kelola yang adaptif serta berorientasi pada hasil (result-based governance).
Melalui seminar ini, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran strategis dalam transformasi pembangunan daerah. Harapannya, tata kelola yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan dapat benar-benar diterapkan di berbagai wilayah, termasuk Batam.***
