BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kebersihan, pertamanan, dan drainase Kota Batam. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Hang Nadim, Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Kamis (4/9/2025), dihadiri Pjs. Sekdako, Firmansyah, seluruh camat dan lurah se-Kota Batam.
Dalam arahannya, Amsakar menegaskan peran vital camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan. Ia meminta penataan lingkungan dimulai dari kantor masing-masing, baik di dalam ruangan maupun area sekitarnya.
“Berbicara kinerja tidak ada artinya jika kantor sendiri berantakan. Kantor yang rapi menghadirkan energi positif sekaligus mencerminkan citra baik pemerintah,” ujar Amsakar.
Menurutnya, lurah dan camat adalah representasi pertama pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, penataan kantor tidak boleh diabaikan, apalagi dengan alasan keterbatasan anggaran. Halaman, taman, hingga drainase juga harus tertata.
“Rumput jangan dibiarkan tumbuh tinggi, pohon harus dipangkas rutin, dan drainase mesti diperhatikan. Semua itu mencerminkan keseriusan kita dalam bekerja,” tegasnya.
Terkait banjir, Amsakar mengingatkan pentingnya normalisasi drainase secara rutin di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, Dinas Bina Marga telah menyiapkan alat berat untuk mendukung pekerjaan di lapangan sehingga masalah dapat segera ditangani.
“Rajin turun, cek kondisi di lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Jika ada masalah segera informasikan kepada kami,” pesannya.
Selain kebersihan kantor, Amsakar menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian publik. Ia meminta camat dan lurah lebih kreatif dan inovatif dalam menangani persoalan sampah. Evaluasi kinerja akan dilakukan enam bulan ke depan.
“Indikator sederhana kinerja ada tiga: kantor rapi, lingkungan tertata, dan sampah bisa terurai. Itu ukuran paling dasar,” katanya.
Untuk memperkuat layanan persampahan, DLH Batam akan menambah armada baru pada 2026, termasuk 29 unit compactor Hino, 42 arm roll, 10 dump truck, 132 bin sampah, serta satu becak motor. Pemko juga menyiapkan tiga UPT khusus dan pembangunan insinerator.
Agar semua berjalan optimal, Amsakar menekankan pentingnya koordinasi dengan perangkat terkait, mulai dari UPT DLH, Babinsa, hingga kepolisian.
“Dengan begitu, pemerintahan yang responsif dan humanis bisa terbentuk. Keluhan masyarakat harus segera ditangani,” ucapnya.
Tak hanya soal teknis, Amsakar juga menyinggung etika pejabat di lapangan. Ia mengingatkan camat dan lurah agar menjaga kesantunan, menghindari gaya hidup mewah, dan tidak bersikap eksklusif.
“Kita ini pejabat publik. Jangan sampai ada kesan hedonis atau elitis. Apa yang kita lakukan langsung dinilai masyarakat,” pesannya.
Menutup arahannya, Amsakar menekankan pentingnya kerja nyata dan kebersamaan. “Saya berharap camat dan lurah menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Batam yang bersih dan nyaman,” katanya.
Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia, turut menekankan pentingnya konsistensi dan kolaborasi. Ia meminta camat segera merapikan kantor, memperkuat komunikasi dengan lurah, serta memetakan titik-titik lokasi pembuangan sampah liar.
“Koordinasi ini penting agar kita tahu di mana masalah terjadi dan bisa mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia juga mendorong camat dan lurah untuk bekerja sama dengan RT/RW dan masyarakat, sehingga masalah sampah dapat diselesaikan tanpa saling menyalahkan. Penentuan lokasi penampungan, jadwal pengangkutan, hingga kecukupan armada harus dibicarakan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Selain itu, Li Claudia menekankan pentingnya menciptakan kantor camat dan lurah yang rapi dan nyaman. Hal ini, kata dia, sesuai arahan Wali Kota Batam agar pelayanan publik berjalan lebih baik.
“Tugas kita adalah melayani masyarakat, bukan dilayani,” tegasnya.***
