Batam – Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut. Pada triwulan II 2024, ekonomi Kepri mampu tumbuh sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional yang sebesar 4,95% (yoy), serta terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya.
Hal itu terungkap dalam rapat tahunan Bank Indonesia (BI) tahun 2024, Jumat (29/11/2024) di Batam. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Suryono, hadir diwakili Deputi Kepala BI Kepri, Adidoyo Prakoso yang mengikuti PTBI di Jakarta. Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ditopang sejumlah sektor utama.
“Antara lain, sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kinerja net ekspor, Konsumsi Rumah Tangga, serta Investasi,” katanya.
Sementara itu, inflasi global yang cenderung berada pada tren penurunan turut tercermin pada inflasi Nasional dan Kepri yang tetap terkendali. Hingga Oktober 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm) atau sebesar 1,17% (ytd).
“Dengan demikian, secara tahunan Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 2,31 % (yoy) atau masih terkendali dan berada mendekati titik tengah sasaran inflasi yakni 2,51%. Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan di seluruh Kepri juga telah memperoleh apresiasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian nflasi 2024 melalui penghargaan dan nominasi TPID Award dari Presiden RI,” ujar Adidoyo.
Untuk itu, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini kepada TPID di seluruh Kepri. Baik di tingkat provinsi maupun kab/kota, termasuk OPD terkait, instansi/lembaga vertikal, satgas pangan, asosiasi, pelaku usaha, serta seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengendalian inflasi.
“Pertumbuhan ekonomi yang positif disertai dengan terjaganya inflasi tersebut turut tercermin pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kepri serta akseptansi sistem pembayaran digital,” bebernya.
Diakui, sepanjang tahun 2024 terjadi peningkatan dari sisi jumlah user, merchant, volume, dan nominal transaksi QRIS yang mencerminkan, preferensi masyarakat terhadap transaksi non tunai terus meningkat. Selain itu, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga terus ditingkatkan, dengan delapan Pemda di Kepri berhasil mempertahankan status Digital.
“Capaian ini juga memperoleh apresiasi di tingkat nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024,” imbuhnya.***
