Batam – Kepala KPw Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, yang juga Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri, Suryono, mengungkapkan kondisi inflasi. Diungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,06% (mtm).
Disebut Suryono, Kamis (7/11/2024), secara spasial baik Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,08% (mtm), 0,03% (mtm), dan 0,01% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 2,31 % (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 1,17 % (ytd).
“Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada Oktober 2024 terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,09% (mtm), sejalan dengan meningkatnya harga emas perhiasan secara global,” katanya.
Pendorong inflasi juga berasal dari Kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,05% (mtm) terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan laut. Kemudian tarif kendaraan roda 4 on/ine, dan tarif kendaraan roda 2 online.
“Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga pada bulan Oktober 2024 juga memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (mtm), terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya sewa rumah,” bebernya.
Untuk itu, dalam rangka pengendalian inflasi, BI secara konsisten bersinergi dengan TPID baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri. Dimaksud dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
“Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024,” jelasnya.
Diantaranya koordinasi dan sinergi program melalui rapat koordinasi penyaluran bantuan kepada BUMD Kabupaten Karimun, rapat koordinasi TPID Kabupaten Karimun, rapat koordinasi wilayah manufaktur se-Sumatera, dan rapat koordinasi TPID Kota Tanjungpinang.
Kemudian sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak tiga kali di Provinsi Kepri. Selanjutnya, penyaluran bantuan sarana prasarana pendukung pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bintan.
“Melanjutkan panen Gerakan Sekolah Menanam (GSM) secara mandiri oleh setiap sekolah peserta GSM 2024. Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi rsiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi,” bebernya.
Disebutkan, beberapa risiko tekanan inflasi yang perlu diantisipasi ke depan. Seperti curah hujan yang meningkat dapat berdampak pada terbatasnya pasokan pangan khususnya sayuran. Kemudian, mulai meningkatnya tarif angkutan udara seiring dengan pola historis menjelang libur akhir tahun.
“Termaksud kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga komoditas emas secara global,” urainya.
Sementara beberapa faktor yang dapat menjadi penahan inflasi, antara lain, ketersediaan pasokan pangan yang masih terjaga khususnya untuk daging dan telur ayam. Pasokan ikan-ikanan yang tetap terjaga dari hasil tangkapan nelayan. “Masih terkendalinya harga pangan dari daerah sentra pangan,” imbuhnya.***
