Jakarta – Kota Batam kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Batam meraih penghargaan pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 yang digelar di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12/2025) malam.
Penghargaan diserahkan Direktur Pusat Data dan Analisis Majalah Tempo, Philipus Parera, disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan diterima langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Acara ini merupakan kolaborasi antara Kemendagri dan Tempo dalam mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor pembangunan.
Batam dinobatkan sebagai pemenang Kategori Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota (Fiskal Tinggi). Predikat ini diraih berkat keberhasilan Batam menurunkan persentase dan kedalaman kemiskinan sebesar 0,11%, melewati rata-rata capaian kota berkategori fiskal tinggi yang berada pada kisaran 0,35% (P0) dan 0,1% (P1).
Indikator penilaian melihat dua hal sekaligus: kemampuan daerah menurunkan jumlah penduduk miskin (P0) dan meningkatkan kualitas hidup mereka (P1). Batam dinilai memiliki akselerasi signifikan pada dua aspek tersebut.
Selain Batam, penghargaan kategori penanggulangan kemiskinan juga diberikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Untuk tingkat provinsi, pemenangnya ialah Papua Pegunungan (fiskal rendah), Bengkulu (fiskal sedang), dan Lampung (fiskal tinggi).
Pada tingkat kabupaten, penghargaan diraih Kabupaten Intan Jaya (rendah), Sleman (sedang), dan Bekasi (tinggi). Sementara pada tingkat kota, Kota Sabang (rendah), Palembang (sedang), dan Batam sebagai pemenang untuk kategori fiskal tinggi.
Prestasi ini sekaligus menegaskan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota Batam.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyebut penghargaan ini sebagai bagian dari upaya membangun kompetisi positif antar daerah.
“Saya bergembira karena kita kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah. Tempo memiliki kredibilitas tinggi, sehingga penghargaan ini penting untuk memotivasi kepala daerah memenuhi harapan rakyat,” ujarnya.
Tito menekankan bahwa kinerja kepala daerah menjadi faktor krusial dalam meningkatkan pelayanan publik, menekan inflasi, hingga mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting. Ia juga mengungkapkan bahwa mulai 2026, Kemendagri menyiapkan anggaran Rp1 triliun sebagai insentif bagi 200 daerah berprestasi, dengan alokasi sekitar Rp5 miliar untuk tiap daerah.
Insentif tersebut bakal diberikan berdasarkan capaian nyata, termasuk pengendalian inflasi, penurunan stunting, pertumbuhan ekonomi, penanganan sampah, dan penurunan angka kemiskinan.
“Ini tidak mudah. Untuk tingkat kota, ada 98 kota yang bersaing. Untuk kabupaten, lebih dari 400 peserta. Karena itu pembagian fiskal tinggi, sedang, dan rendah menjadi penting agar kompetisinya adil,” jelas Tito.
Ia juga memaparkan kondisi fiskal daerah tahun 2025. Dari 546 daerah di Indonesia meliputi 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota sekitar 90 persen masih berada pada kategori fiskal lemah. Hanya 5 persen yang masuk kategori fiskal kuat dan 5 persen lainnya berada pada kategori sedang.
Pada level provinsi, 11 provinsi tercatat memiliki fiskal kuat, 12 berada di kategori sedang, dan 15 provinsi masih berkategori lemah. Sementara itu, dari 415 kabupaten, hanya empat yang memiliki fiskal kuat, empat berkategori sedang, dan selebihnya, yakni 407 kabupaten, masih berada pada kategori fiskal lemah.
Untuk tingkat kota, dari total 93 kota, terdapat 11 kota yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 12 kota berstatus sedang, dan 70 kota lainnya masuk kategori fiskal lemah.
Menutup sambutan, Mendagri mengajak semua daerah untuk terus meningkatkan kinerja.
“Jika semua daerah berprestasi, negara ini akan melaju lebih cepat. Saya mengajak daerah yang belum beruntung untuk terus berlomba memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat,” katanya.***
