4.1 C
New York
Senin, Februari 26, 2024
spot_imgspot_img

Terkait UMKM dan Nelayan, DPRD Kepri Minta Kuota BBM Tidak Turun

Batam – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Pemerintah Provinsi memperhatikan dan memperjuangkan kuota bahan bakar minyak (BBM). Perjuangan itu dinilai penting, agar BPH Migas tidak menurunkan kuota BBM di kabupaten/kota. Keterpenuhan BBM itu sangat penting, karena terkait dengan dukungan terhadap buruh dan nelayan di Kepri.

Permintaan agar Pemprov Kepri benar-benar memperhatikan kebutuhan itu, disampaikan Anggota DPRD Kepri, Dr Sahat Sianturi, Selasa (7/3/2023) di Batam. “Kita mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepri, Biro ekonomi supaya aktif berkordinasi dengan OPD lain dan mengusulkan ke BPH Migas untuk memperjuangkan quota tersebut,” himbau Sahat.

Permintaan itu secara khusus disampaikan, karena pada tahun 2023, kuota BBM bersubsidi, terutama solar, mengalami penurunan di beberapa kabupaten kota di Kepri. “Kita minta, supaya Pemprov Kepri memperhatikan/memperjuangkan quota di Kepri ini,” kata Sahat.

Dijelaskan, alokasi BBM bersubsidi untuk Kepri tahun 2023, sebanyak 136.634 kilo liter. Jumlah ini sudah berkurang sebanyak 3.050 kilo liter jika dibandingkan kuota pada triwulan IV tahun lalu. Disisi lain, dengan kuota lama saja, ketersediaan BBM yang ada saat ini juga masih belum mencukupi.

Secara rinci, kuota BBM subsidi triwulan IV tahun 2022 di Karimun, 21.515 dan triwulan I 2023 sebanyak 17.592 dengan penurunan 3.923 atau turun 18.2 persen. Kemudian di Lingga, triwulan IV tahun 2022 8.867 dan triwulan I 2023 sebanyak 8.531 dengan penurunan 336 atau turun 18.2 persen.

Di Batam, triwulan IV tahun 2022 sekitar 52.764 dan triwulan I 2023 sebanyak 48.133 dengan penurunan 4.631 atau turun 8,8 persen. Di Natuna, triwulan IV tahun 2022 sekitar 8.430 dan triwulan I 2023 sebanyak 12.675 dengan kenaikan 4.245 atau naik 50,4 persen.

Di Bintan, triwulan IV tahun 2022 sebanyak 23.995 dan triwulan I 2023 sebanyak 20.607 dengan penurunan 3.388 atau turun 14,1 persen. Di Anambas, triwulan IV tahun 2022 sebanyak 7.043 dan triwulan I 2023 sebanyak 7.487 dengan naik 444 atau 6,3 persen.

Di Tanjungpinang, triwulan IV tahun 2022 16.800 dan triwulan I 2023 sebanyak 21.339 dengan naik 4.539 atau naik 27 persen.

Sehingga secara keseluruhan di Kepri, triwulan IV tahun 2022 sebanyak 139.414 dan triwulan I 2023 sebanyak 136.364 dengan penurunan 3.050 atau turun 2,2 persen.

Disampaikan, pihaknya dengan tegas meminta karena kebutuhan BBM subsidi ini, terkait dengan dukungan pada nelayan di Kabupaten/Kota di Kepri. Dimana, Kepri yang memiliki wilayah 95 persen merupakan laut, dengan jumlah nelayan cukup besar, membutuhkan BBM solar.

Selain nelayan, kebutuhan BBM subsidi dibutuhkan pelaku UMKM, seperti usaha tahu tempe. Kemudian supir truk atau lori. “Makanya kita minta agar BBM jenis solar ini harus terpenuhi. Jangan sampai turun,” himbaunya.

Sahat mengungkapkan data kuota yang disampaikan ke Pertamina kepada DPRD Kepri. Dimana, data kuota tahun 2023 itu disampaikan rapat dengan Komisi II. “Kita minta kuota jangan sampai turun. Kita sudah menerima informasi dari BPH Migas pada rapat dengan Komisi II tanggal 3 Maret 2023,” terang Sahat.(am)

Related Articles

Stay Connected

142FansSuka
54PengikutMengikuti
28PelangganBerlangganan
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles