Batam – Memasuki awal tahun 2023, DPRD Provinsi Kepri, meminta agar Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), memaksimalkan pengelolaan anggaran. Ditriwulan I ini diminta agar BPKAD mendukung penuh, realisasi program Pemprov Kepri untuk tahun anggaran (TA) 2023. Sehingga dampak pada perekonomian masyarakat lebih maksimal.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Roiu (Kepri) Sahat Sianturi, Kamis (19/1/2023), mengungkapkan dorongan untuk BPKAD mendukung realisasi program operasi perangkat daerah (OPD). Dorongan itu sudah disampaikan langsung ke BPKAD, dua hari sebelumnya, atau tepatnya Selasa (17/1/2023).
“Kita sudah rapat koordinasi (Rakor) dengan mitra kita, BPKAD, untuk mendorong percepatan realisasi program tahun ini,” kata Sahat.
Rakor yang mereka gelar dengan BPKAD itu dinilai penting, untuk mengubah pola kerja OPD di Pemprov Kepri. Sehingga diminta agar BPKAD, lebih bijak menggunakan anggaran sesuai kebutuhan.
“Jadi disesuaikan dan ditentukan, program sistem prioritas pada triwulan I, II, III dan IV. Jadi dampak pada perekonomian masyarakat juga lebih terasa,” harapnya.
Dimana, pada tahun 2023 ini, APBD Provinsi Kepri, sekitar Rp4,1 triliun. Jika program Pemprov Kepri sudah mulai dijalankan diawal, maka dampak pada perekonomian masyarakat, akan lebih dirasakan.
“Jangan dipaksakan untuk pengeluaran diakhir, sehingga perekonomian bisa lebih baik. Selama ini sering diakhir dipergunakan,” bebernya.(am)
