Batam – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan fakta terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Disebut, hanya APBD Kota Batam yang baik, karena pendapatan asli daerah (PAD) baik.
“Di Kepri yang PAD baik baru Batam. Yang lain tolong investasinya dihidupkan. Baik dalam negeri maupun luar dan termasuk UMKM, agar daerah tidak tergantung sama pusat,” ungkap Tito usai Rakor pengendalian inflasi, evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Jumat (19/5/2023).
Untuk itu, Tito meminta agar pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota kreatif meningkatkan PAD. Dengan demikian kedepan dapat membangun kemandirian fiskal. “Sehingga program pembangunan yang dilaksanakan daerah berjalan maksimal,” harap Tito.
Menurut Tito, Batam memiliki keunggulan, karena investasi di Batam baik. Keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Batam dapat mendorong peningkatan pendapatan. Sehingga, didorong agar kabupaten/kota lainnya, dapat meningkatkan investasi.
“PAD Batam baik, mungkin karena ada BP Batam,” sebutnya.
Walau secara keseluruhan investasi di Kepri sudah terbilang baik dan beberapa daerah yang bergantung pada pemerintah pusat, namun birokrasi masih bertele-tele. Kondisi itu dinilai, memperlambat realisasi investasi.
“”Kita minta daerah yang belum memiliki pelayanan satu atap agar disegerakan. Seperti mengefektifkan mall pelayanan publik. Kepala daerah harus memastikan tidak berbelit perizinan,” ujar Tito seperti dikutip dari kompas.com
Tito juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi di Kepri yang diakuinya tumbuh dengan baik. Hal ini tidak lepas dari peran besar sektor swasta yang ikut mendorong perekonomian terderek dengan baik.
“Saya akui, tidak semua daerah bisa tumbuh perekonomiannya secara bagus, karena peran pemerintah dan juga swasta,” cetusnya.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah terus didorong untuk mengelola APBD dengan baik. Sehingga dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tito juga meminta kepada setiap Kepala Daerah untuk terus menekan atau mengendalikan inflasi daerah. Salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah memperkuat kerjasama antar daerah.
“Melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas. Serta menjalin koordinasi untuk hambatan atau kendala transportasi,” kata Tito.
Kepala Daerah diharapkan juga turun langsung memantau harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Sehingga jika ada masalah dapat segera diselesaikan dengan baik.
“Inflasi harus dijaga betul, masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan. Terutama juga barang dan jasa yang terjangkau,” jelasnya.
Sementara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat pasti akan dilaksanakan. Beberapa, bahkan memang sudah dijalankan Pemko Batam selama ini.
“Seperti menggejot PAD (Pendapatan Asli Daerah), hal itu sudah kita lakukan. Ada beberapa program untuk meningkatkan PAD Batam,” kata Rudi.(am)
