13.6 C
New York
Kamis, September 29, 2022
spot_imgspot_img

Ini Dana BLT Subsidi BBM Disiapkan Pemprov untuk 27.578 Warga Kepri

Kepri – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan bantalan sosial yang akan disalurkan sebagai upaya pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat pasca penyesuaian harga BBM. Bantalan sosial yang akan disalurkan Pemprov Kepri berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar  Rp 300 ribu untuk setiap keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Pemberian BLT dari Pemprov Kepri ini berasal dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat. Hal ini juga sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi agar pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pengendalian inflasi, yang langsung diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI nomor 134/PMK.07/2022  tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.

Permenkeu 134/PMK.07/2022  mewajibkan seluruh pemerintah menjalankan belanja wajib itu untuk perlindungan sosial. Adapun yang dimaksud belanja wajib itu, antara lain, (a) pemberian bantuan sosial, termasuk ke ojek, usaha mikro  kecil menengah (UMKM), dan nelayan; (b) penciptaan lapangan kerja;  serta (c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Untuk memastikan penyaluran BLT dari Pemprov Kepri tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menginstruksikan agar penyaluran BLT sebesar Rp300 ribu diberikan khusus masyarakat Kepri yang masuk dalam DTKS namun belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya.

Adapun dana yang akan dialokasikan Pemprov Kepri untuk BLT ke masyarakat yang masuk dalam DTKS adalah sebesar Rp8.273 miliar yang akan disalurkan ke tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri. BLT dari Pemprov Kepri ini akan melengkapi BLT dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Subsi Upah (BSU) untuk tenaga kerja.

“Untuk BLT yang akan diberikan Pemprov Kepri, kami berikan untuk yang masuk dalam DTKS namun belum pernah dapat bantuan sosial sebelumnya. Jadi memang mereka yang belum pernah merasakan bantuan yang akan kita berikan, sehingga bisa membantu pemerintah pusat untuk bantalan sosial,” kata Gubernur Ansar, Rabu, (21/09).

Dalam data yang dihimpun, terdapat 99.020 keluarga di Kepri yang masuk dalam DTKS. Dari data tersebut, diketahui jumlah masyarakat yang masuk dalam DTKS namun belum pernah menerima bantuan sosial berjumlah 27.578. Jumlah yang terbesar ada di kota Batam dengan jumlah 16.678. Sementara kabupaten dan kota lain, yaitu Kota Tanjungpinang berjumlah 2.550. Dan untuk Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah sama yaitu 1.670.

Alokasi anggaran BLT dari Pemprov Kepri memang tercatat paling besar dialokasikan untuk kota Batam. Pemprov Kepri memberikan bantuan untuk kota Batam lebih Rp5 miliar, sementara untuk kabupaten dan kota lain seperti Kota Tanjungpinang menerima Rp765 juta. Adapun untuk Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas menerima alokasi yang sama yaitu sebesar Rp 501 juta.

Pemberian BLT ini juga sebagai bentuk keseriusan Gubernur Ansar dalam membantu masyarakat terdata tidak mampu di Provinsi Kepri dalam melindungi daya beli mereka. Adanya BLT dari Pemprov Kepri diyakini damat meringankan beban masyarakat untuk menjangkau kebutuhan sehari-hari.

“Yang paling penting saya berpesan gunakan BLT itu untuk kebutuhan rumah tangga yang memang sangat dibutuhkan, jangan digunakan untuk hal-hal bukan kebutuhan primer,” tegas Gubernur Ansar.

Tidak hanya BLT untuk masyarakat tidak mampu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengalokasikan BLT untuk nelayan dengan anggaran sebesar Rp 2,717 miliar Sehingga total anggaran yang digelontorkan Pemprov Kepri untuk BLT adalah sebesar Rp10,990 miliar.

Adapun rincian anggaran yang diberikan untuk BLT nelayan yaitu Kota Batam Rp216 juta, Kota Tanjungpinang Rp114 juta, Kabupaten Lingga Rp765,9 juta, Kabupaten Natuna Rp487,5 juta, Kabupaten Karimun Rp300 juta, Kabupaten Bintan Rp615juta, dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp219 juta.

Sebanyak 9.058 nelayan di Kepri juga masing-masing akan menerima BLT sebesar Rp300 ribu. Dengan jumlah nelayan terbesar ada di Kabupaten Lingga yang berjumlah 2.553 nelayan dan Kabupaten Bintan berjumlah 2.050 nelayan . Sementara kota Batam berjumlah 720 nelayan, Kota Tanjungpinang 380 nelayan, Kabupaten Natuna 1.625 nelayan, Kabupaten Karimun 1.000 nelayan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 1.670 nelayan.

Nelayan turut serta menjadi sasaran BLT dari Pemprov Kepri, karena nelayan merupakan salah satu kelompok rentan di Kepri terhadap penyesuaian harga BBM.

“Nelayan juga kita salurkan BLT, dari dulu memang kesejahteraan nelayan selalu kita perhatikan dan BLT ini menjadi salah satu dukungan untuk nelayan,” kata Gubernur Ansar.

Direncanakan pemberian BLT dari Pemprov Kepri untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan akan dilakukan bertepatan dengan Hari Jadi Ke-20 Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 September 2022 nanti di Gedung Daerah Tanjungpinang. (jlu)
[22/9 00.48] Inn: RILIS DISKOMINFO KEPRI
Rabu, 21 September 2022
NO. 772/Rilis-DISKOMINFO/IX/2022

Upaya Gubernur Ansar Mengubah Masyarakat Lebih Melek Teknologi

*Membangun 77 BTS Untuk Menghapus Blindspot Signal

DISKOMINFO KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan berbagai upaya mempersiapkan masyarakatnya agar lebih melek teknologi di masa transisi dari era analog menuju era digital. Hal ini juga sebagai bentuk usada memaksimalkan pelayanan informasi terhadap masyarakat. Yakni layanan yang lebih mudah, cepat, singkat, real time, terukur dan terstruktur. Tujuannya tidak lain agar masyarakat diseluruh Provinsi Kepri lebih melek teknologi, jaringan internet mudah di jangkau dan bebas dari blankspot sognal, yang muara akhirnya adalah kecerdasan bagi seluruh masyarakat Kepri dan kesejahteraan.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri memiliki peran yang sangat vital di era digital ini, karena bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur jaringan seperti Base Transceiver Station (BTS) hingga kepelosok Kepri. Semenjak dilantik, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina langsung mengajukan pembangunan 111 BTS ke pemerintah pusat untuk diseluruh penjuru Kepri. Dengan harapan dengan 111 BTS tersebut bisa memelekkan masyarakat Kepri dari sisi layanan jaringan komunikasi dan teknologi sehingga gerbang keterisoliran daerah terpencil bisa terbuka.

Selanjutnya, dari 111 usulan pembangunan BTS yang diusulkan Pemprov Kepri tersebut, pemerintah pusat menyetujui 77 BTS untuk dibangun di seluruh Kepri. Dan diharapakn hingga akhir tahun ini, masyarakat Kepri bisa lebih mudah dalam mengakses jaringan internet.

Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini bekerjasama dengen Pemerintah Pusat dan Pihak swasta dalam mengejar target membangun jaringan telekomunikasi berbasis layanan broadband 4G tahun 2021-2022 di beberapa titik buta atau blindspot signal yang masih ada di seluruh area Kepulauan Riau.

Dari 77 titik BTS yang akan dibangun tersebut, masing-masing terdiri dari 35 BTS jaringan 4G dengan transmitter VSAT yang akan dibangun oleh pihak BAKTI Kominfo di Provinsi Kepri. Dan difokuskan untuk daerah-daerah terpencil seperti 17 titik di Natuna, 5 titik di Bintan, 1 titik di Karimun dan 12 titik di Kepulauan Anambas.

Sedangkan sebanyak 42 titik BTS lainnya jaringan 4G dengan metode terrestrial yang akan dibangun oleh pihak operator swasta berupa tower terrestrial (jalur komunikasi darat) dengan pembangunan tower setinggi sekitar 72 meter. Dan 42 titik ini akan disebar masing-masing 1 titik di Karimun, 1 titik di Batam, 28 titik di Lingga, 1 titik di Bintan dan 11 titik di Natuna.

“Dimasa saat ini ketersediaan internet tidak lagi sebagai kebutuhakn skunder, tapi sudah jadi kebutuhan primer masyarakat. Dan kita sebagai Pemerintah harus tanggap dan wajib bertanggungjawab atas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Hampir seluruh kegiatan perekonomian butuh internet, belajar-mengajat memakai internet dan hampir semuanya butuh internet. Kita berharap dengan dibangunnya 77 titik BTS ini, kedepannya tidak ada lagi titik blindspot signal di Kepri,” kata Gubernur Ansar.

Ketersediaan infrastruktut jaringan telekomunikasi dan komunikasi yang memadai, lanjut Ansar, tidak hanya bentuk upaya Pemerintah Provinsi Kepri dalam mencerdaskan masyarakat, namun juga upaya mensejahterakan masyarakat hingga merata ke pelosok Kepri. Disamping itu, ketersediaan jaringan yang merata juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan yang mulai dituntut untuk segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ditambah lagi, berbagai layanan aplikasi dan layanan registrasi kependudukan dan pendataan lainnya, yang sluruhnya membutuhkan jaringan internet yang kuat dan mencukupi.

“Kedepan, seluruh kegiatan pemerintahan akan terintegrasi melalui jaringan yang membutuhkan ketersediaan internet yang kuat dan mencukupi. Jika Pemerintah gagal menyediakan jaringan yang cukup, tentu Kominfo yang pertama kali ditanya oleh masyarakat. Oleh kebab itu, kita saat ini sedang menggesa agar pemenuhan jaringan BTS ini bisa kita rampungkan dan bisa segera menyalurkan internet hingga ke desa-desa secepatnya,” kata Gubernur.

Adapun progres pembangunan BTS di Kepri yang dilaksnakan melalui BAKTI Kominfo di 35 titik, dengan rincian di Natuna banyak 17 BTS dengen progres sudah 100 persen, di Kepulauan Anambas sebanyak 12 BTS dennen Progres 55 persen, , Bintan 5 BTS dennen progres 40 oersen dan di Karimun 1 BTS dennen progres 30 persen.

selanjutnya sebanyak 42 BTS yang dibangun melalui patner provider selural atau pihak swasta, dengan rincian progresnya yakni di Lingga sebanyak 28 BTS dengan progres sudah mencapai 50 persen, di Bintan 1 BTS dengan progres 70 persen, Batam 1 BTS dengan progres 30 persen, Karimun 1 BTS dengan progres 100 persen, Natuna 11 BTS dengan progres 65 persen.

“Secara keseluruhan pembangunan BTS di Kepri akan rampung akhir tahun 2022 ini. Khusus untuk beberapa BTS yang telah rampung 100 persen, jaringannya segera ditingkatkan menjadi 4G. Selagi saya tekankan bahwa ketersediaan layanan internet sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini yang harus kita cukupi kebutuhannya,” tegas Gubernur.

Sementara itu, kata Gubernur , banyak kerjaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui Diskominfo Kepri, dan semuanya perlu segera diselesaikan. Selain membangun BTS, kegiatan lainnya seperti mulai menyusun master plane pembangunan infrastruktur SPBE, yang mana hal ini butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dalam hal penganggarannya bersama legislatif serta pihak-pihak yang berkompeten lainnya. Selain itu melalui Diskominfo juga ada kegiatan pemetaan forum satu data Kepri sebagai bentuk upaya pemenuhan meta data Kepri dari seluruh OPD dilingkungan Pemprov Kepri.

Kegiatan pemetaan forum satu data Kepri ini bentuk kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) dan Diskominfo kepri kedepan menjadikan data adalah sumber informasi pendataan utuh untuk masyarakat Kepri.

“Alhamdulillah nutuk kegiatan pemetaan forum sata data Kepri, sejauh ini berjalan baik dan sudan finishing. Insya Allah akan segera kita luncurkan,” kata Gubernur diiyakan oleh Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S.Sos..

Gubernur Ansar pun berterimakasih kepada seluruh tim di Diskominfo Kepri yang sejauh ini Judah menunjukkan progres kerja dengan baik. Serta dukungan dari seluruh OPD lainnya, karena proses pemetaan forum satu data ini diakui Gubernur bisa berjalan lancar karena adanya kerjasama dari semua pihak. Baik komunikasi, koordinasi, kolaborasi hingga eksekusinya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepri di Diskominfo Kepri juga saat ini sudah semakin baik. Kolaborasi dan respons masing-masing OPD dalam mengisi Data Informasi Publik (DIP) juga berjalan seguia progres. Penguatan peran PPID merupakan bentuk responsif pemerintah dalam keterbukaan informasi publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat SP4N Lapor untuk informasi bagi masyarakat dalam pengaduan kepada penyelanggaran pemerintahan di Provinsi Kepri.

Dan dalam hal inovasi, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah banyak meluncurkan inovasi dalam bentuk aplikasi yang berbasis peningkatan pelayanan publik. Diantaranya telah meluncurkan aplikasi JapriGub, Siap Pandu PKK Kepri, Si-Desi Kepri, Mi Bedil Sima-PK dan beberapa aplikasi lainnya akan segera menyusul.(r)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

137FansSuka
50PengikutMengikuti
28PelangganBerlangganan
spot_img

Latest Articles